(INFOKUS) Lupa Lupa Ingat

Sudah 2.9 tahun pemerintahan Kabupaten Kotabaru pasca Pilkada berjalan, sudah banyak pula dinamika yang terjadi selama pemerintahan ini berlangsung. 

Kita ingat atau juga mungkin kita sudah mulai lupa begitu banyak persoalan yang terjadi selama 2.9 tahun itu. Di satu sisi pembangunan meski lambat mulai dilaksanakan. Di sisi lain banyak juga persoalan yang hingga kini belum selesai atau terselesaikan.

Kembali buka ingatan kita, diantara persoalan yang cukup menyita perhatian masyarakat Kotabaru bahkan Kalimantan Selatan adalah tentang dugaan ijazah palsu Bupati Kotabaru yang memicu demo besar-besaran di Kotabaru beberapa waktu lalu. 

Persoalan ijazah palsu yang sudah masuk di ranah hukum ini seakan sudah mulai terlupakan seiring berjalannya waktu. Masyarakat hingga kini tidak mengetahui lagi sudah sampai dimana proses ini berjalan. 

Selain itu persoalan lain yang juga banyak disoroti masyarakat adalah tentang polemik disfungsionalkannya belasan pejabat eselon II di beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah di Kabupaten Kotabaru, yang kasusnya bahkan sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Yang lebih mencengangkan adalah testimoni Kepala Dinas Kesehatan waktu itu mengenai masalah "vitamin" bak hilang ditelan bumi, tak ada satupun yang bisa mencari kebenarannya. 

Kedua persoalan diatas mungkin sudah mulai terlupakan oleh sebagian masyarakat Kotabaru, namun tidak oleh sebagian masyarakat lainnya, atau bukan berarti seluruh masyarakat melupakannya.

Belum lagi keluhan beberapa masyarakat yang melihat sepinya Gedung DPRD Kotabaru karena otomatis hari Senin atau hari Selasa saja terlihat para Anggota Dewan berada di gedung rakyat tersebut.
Mungkin inilah yang dimaksud kerja "nyata" di lapangan, lebih banyak di lapangan (masyarakat) daripada di gedung untuk menyerap aspirasi rakyat. Namun hingga kini masih banyak persoalan masyarakat yang masih belum mendapatkan solusi tepat padahal sudah berkali-kali rapat.

Disharmoni antara Bupati dan Wakilnya juga menjadi sorotan tajam di mata masyarakat yang peduli dengan daerah ini. Nyata terlihat disharmoni ini menimbulkan sedikit kegamangan di masyarakat untuk kemajuan daerah, meski itu hanya dianggap persoalan internal kedua pemimpin daerah. 

Kita juga melihat masih banyak pelayanan masyarakat yang kurang mendapat tempat, diantaranya adalah "tertundanya" kembali pembangunan Rumah Sakit yang baru di Stagen yang diharapkan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih lengkap agar masyarakat Kotabaru tidak perlu lagi berobat keluar daerah. Begitu juga dengan masalah air bersih yang menjadi momok bagi masyarakat Kotabaru setiap musim kemarau, masih belum ditemukan formula yang tepat untuk mengatasi krisis air bersih saat musim kemarau.

Molornya proyek pembangunan Pusat Perkantoran di Sebelimbingan juga jelas kita lihat, Pusat Perkantoran yang diharapkan mampu menunjang kinerja pemerintahan karena terletak dalam satu lokasi bisa mempermudah akses pelayanan publik seperti di Kabupaten tetangga. Dan "kandasnya" APBD perubahan 2018 semoga tidak menjadi alasan mundurnya pembangunan di daerah yang kaya sumber daya alam ini, agar teriakan saudara-saudara kita di pelosok berkurang karena buruknya infrastruktur jalan. 

Memang benar membangun satu daerah tidak semudah membalikkan telapak tangan namun kita juga semestinya memiliki rencana kerja jangka panjang untuk kemajuan daerah yang ditunjang dengan kekuatan keuangan daerah agar pembangunan berjalan normal. Mungkin Pemerintah Daerah masih menghitung-hitung skala prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan. 

Hanya mega proyek Siring Laut yang  merupakan ikon wisata Kotabaru terus digenjot meski banyak pihak yang pesimis bisa selesai tepat waktu di tengah banyaknya persoalan di daerah ini. (dbg)