Sebanyak 3 Kepala Desa dan 1 Sekdes serta seorang mewakili Kelompok Tani dari Kecamatan Pulau Laut Timur kembali mendatangi DPRD Kotabaru untuk menanyakan hasil koordinasi Pimpinan DPRD Kotabaru dengan Pihak PT. Bersama Sejahtera Sakti (BSS), mereka adalah Kades Batu Tunau, Supiani, Kades Betung, Agus Romansyah, Kades Bekambit, Zulkipli serta Zulkipli dari Kelompok Tani Desa Batu Tunau.
Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Alpisah, S.Sos, M.AP membenarkan beberapa kali surat dilayangkan oleh Kepala Desa atas nama masyarakat Pulau Laut Timur, yang intinya mereka kecewa dan mendesak PT. BSS segera menerima buah sawit masyarakat yang sekarang banyak dalam kondisi busuk serta tidak terpanen sementara harga TBS sangat rendah.
Pihak DPRD Kotabaru setelah menerima surat dari masyarakat tersebut segera melakukan dengar pendapat (hearing) pada tanggal 10 Juli 2018 yang dihadiri instansi terkait serta manajemen PT. BSS Gunung Aru.
DPRD Kotabaru bersama Pimpinan lainnya juga menindaklanjuti ke pihak manajemen PT. BSS di Jakarta.
DPRD Kotabaru bersama Pimpinan lainnya juga menindaklanjuti ke pihak manajemen PT. BSS di Jakarta.
Hasil tindaklanjut Pimpinan DPRD Kotabaru dengan pihak manajemen PT. BSS di Jakarta yang dihadiri oleh Mohammad Pirabaharan, Rina Mayasari serta Try Yuana dari manajemen pusat, dan pihak DPRD Kotabaru mendapat respon positif dari pihak manajemen. Hal ini terlihat setelah pertemuan tersebut pihak manajemen langsung mengambil sampel buah sawit masyarakat yang didampingi langsung oleh Camat Pulau Laut Timur, Hj. Erawati, S.Sos, M.AP.
Camat Pulau Laut Timur mengatakan, Kecamatan Pulau Laut Timur yang terdiri dari 14 desa hanya 3 desa yang warganya tidak berkebun kelapa sawit. Bahkan Desa Tanjung Pengharapan, Desa Sejakah dan Desa Batu Tunau memiliki 3.000 Ha lahan yang ada di sekitar PT. BSS, sehingga diharapkan ada kepedulian dari PT. BSS menerima buah sawit masyarakat sekitar.
Menurut Camat pula, urusan sertifikasi itu dengan Dinas Perkebunan, sekarang yang diperhatikan adalah kondisi masyarakat yang bergantung hasil kebun sawit mereka. Bagi masyarakat ini seperti buah simalakama, sudah bertanam kelapa sawit tapi hasilnya kecil, sulit menjualnya.
Pada pertemuan antara Pimpinan DPRD Kotabaru dengan para Kepala Desa di ruang kerja Ketua DPRD Kotabaru, Senin (30/07/18), Kepala Desa Batu Tunau, Supiani mengatakan, di wilayahnya di Desa Batu Tunau Kecamatan Pulau Laut Timur terdapat 50 persen warganya adalah petani kelapa sawit. Kendala yang mereka hadapi sekarang adalah masalah pemasaran. Selama ini petani kelapa sawit di Desa Batu Tunau menjual hasil kebun sawit mereka ke PT. BAS yang berada di seberang dengan biaya operasional yang tinggi. Biaya angkut buah sawit mencapai Rp. 300 per Kg, sedangkan harga jual cuma Rp. 900 per Kg, bahkan sekarang ini malah harga jual sawit Rp. 800 per Kg terima di pabrik. Hal ini sangat merugikan petani sawit.
Untuk itu menurut Kepala Desa Batu Tunau, ia memohon agar hasil kebun buah kelapa sawit mereka bisa diterima oleh PKS PT. BSS Gunung Aru yang lokasinya berada di sekitar wilayah mereka.
Ketua DPRD Kotabaru mengatakan, pihaknya terus mendorong apa yang diinginkan masyarakat Pulau Laut Timur tersebut. Hal ini menurut Ketua DPRD sangat penting jika PT. BSS mau menerima buah sawit masyarakat akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat Pulau Laut Timur. Ini sejalan dengan visi misi Kabupaten Kotabaru yaitu Agrobisnis dan Agrowisata, dimana kelapa sawit merupakan satu diantara agrobisnis andalan Kotabaru.
PT. BSS juga menyampaikan akan segera mengkoordinasikan dengan pihak manajemen dan hasil laboratorium dari sampel buah sawit masyarakat akan segera ditindaklanjuti. PT. BSS berkomitmen kehadiran PT. BSS akan mampu berperan terhadap masyarakat sekitar dan berharap dalam waktu dekat sudah ada kepastian terhadap tuntutan masyarakat itu. (DBG)
Tags
Advertorial
