Jurnalisia, Pengawasan terhadap area konsesi pertambangan PKP2B (Kontrak Karya Pertambangan Batubara), bukan kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten, tapi kewenangan langsung Direktorat Pertambangan Mineral dan Batubara.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Dintamben) Kabupaten Tanah Bumbu, Dwijono, PHS, Senin (1/9/14), di ruang kerjanya Kantor Dintamben.
"Perpanjangan tangan Direkotorat Pertambangan Mineral dan Batubara di daerah adalah Dintamben Propinsi," kata Dwijono.
Keterangan Dwijono tersebut terkait konfirmasi adanya aktivitas penambangan batubara ilegal secara manual yang berada dalam kawasan uang termasuk area PKP2B milik PT. Arutmin Indonesia di wilayah Kecamatan Satui.
Adalah area di kawasan jalan Perintis Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui yang dijadikan lokasi pertambangan batubara secara manual oleh puluhan pekerja. Sebelumnya lokasi tersebut pernah digarap oleh satu kontraktor dari PT. Arutmin Indonesia, yakni Koperasi Mitra Bersama (KMB).
Menurut seorang pekerja tambang batubara manual itu, ia berkerja cuma disuruh dan diupah oleh seorang pengusaha berinisial Am Pil. Sedangkan di lokasi lainnya yang berdekatan terdapat para pekerja yang berkerja untuk seorang pengusaha berinisial H. Rid.
Para pekerja tambang manual menggunakan peralatan seperti sekop, linggis dan cangkul. Batubara yang berhasil didapat, dimasukkan karung untuk kemudian diangkut keluar lokasi menggunakan dumptruk.
Yang menarik perhatian adalah. para pekerja tersebut membuat lubang besar di tebing yang membentuk semacam terowongan. Dikuatirkan jika kegiatan itu terus berlangsung tak menutup kemungkinan akan terjadi longsor yang dapat membahayakan diri para pekerja itu sendiri. (ИСп)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.