Seperti halnya di sejumlah daerah lainnya di Indonesia, warga Kotabaru tak ketinggalan melakukan aksi massa terhadap DPRD Kabupaten Kotabaru dengan menyampaikan sejumlah tuntutan, Kamis (04/09/25).
Aksi massa dimotori oleh sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat diantaranya Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Kabupaten Kotabaru, KAPAK, Pemuda Revolusi, INSAN, turut pula Praktisi Hukum, Nor Ipansyah, SH, MH, dari KAHMI, Ahmad Gafuri, SH, M.Hum, serta dari warga tani.
Dalam tuntutannya aksi massa memuat diantaranya; agar DPRD melakukan efisiensi terhadap kunjungan ke luar daerah, agar DPRD lebih serius mengawasi penggunaan anggaran dan kinerja Pemerintah Daerah, agar DPRD meninjau terhadap keberadaan tambang ilegal.
Kemudian, menyorot adanya dugaan praktik "fee proyek" oleh oknum; meminta agar bersikap transparan dan akuntabilitas pengelolaan proyek. Juga terkait perlindungan terhadap kepemilikan tanah/lahan warga; mengingat banyaknya tanah/lahan warga yang dirampas oleh perusahaan.
Aksi massa pun mendesak penanganan serius terhadap PT Sumber Daya Energi (SDE) baik terkait lahan maupun pencemaran lingkungan. Memperhatikan warga nelayan; ketersedian BBM Solar, serta batas wilayah tangkap yang sering memunculkan konflik.
Mereka menuntut seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Kotabaru untuk berkomitmen menyerap aspirasi warga masyarakat; melaksanakan tugas sebagai Wakil Rakyat sesuai tupoksi kelembagaan.
Tuntutan aksi massa itu berlangsung aman dan damai. Daftar tuntutan yang diserahkan ke DPRD; ditandatangani oleh seluruh Unsur Pimpinan serta 8 Fraksi di DPRD Kabupaten Kotabaru. ©Jurnalisia™
👀 372
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.