Center For Indonesia's Strategic Development Intitives (CISDI) mengungkapkan banyaknya Tenaga Kesehatan (Nakes) yang belum mendapatkan insentif selama pandemi Covid-19.
Direktur CISDI, Egi Abdul Wahid mengatakan, dalam hal pembayaran insentif, banyak Nakes yang mengalami pemotongan insentif dan kesulitan mengurus insentifnya.
Sejumlah pihak menyayangkan persoalan yang menimpa para Nakes itu diantaranya Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Kalsel, yang menerima pengaduan terkait masalah tersebut dari para Nakes. Juga Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalsel, M. Syaripuddin, SE, MAP, turut menaruh perhatian terhadap permasalahan tersebut.
"Mereka sudah melaksanakan kewajibannya, upayakanlah haknya. Jangan kita memperlakukan mereka seperti robot, mereka telah membantu kita sebegitu luar biasanya. Ini sudah bukan jaman rodi (kerja paksa, Red) kan ya ?" ujar Wakil Ketua DPRD dari PDIP asal Tanah Bumbu itu.
Ia pun menyentil para Kepala Daerah terutama yang belum lama dilantik; agar mengurusi dan menuntaskan permasalahan tunggakan insentif para Nakes itu di daewrahnya masing-masing.
"Seriuslah mengurusi masalah itu, jadikan sebagai prestasi kinerja di awal masa jabatan. Masa baru dilantik tahu-tahu di akhir tahun sudah dapat teguran Kemendagri karena tak beres masalah insentif ini. Kalau saya sih malu ya," sindir Bang Dhin, panggilan Wakil Ketua DPRD. (Rel/Red)
Penulis : Imi Surya Putra
Tags:
DPRD
