"Orang miskin dilarang sakit."
Kalimat bernada ekstrem yang sempat saya baca di beberapa artikel yang menyangkut masalah kesehatan dengan warga miskin atau kurang mampu.
Karena permasalahan kesehatan sangat penting jika sudah terkait dengan urusan sakit yang memerlukan tak sedikit biaya untuk pengobatan. Makanya kalimat 'lebih baik mencegah daripada mengobati' pun menjadi sangat relevan.
Urusan sakit dan pengobatan ini kiranya menjadi perhatian yang serius di banyak daerah tak terkecuali Kabupaten Tanah Bumbu. Disamping karena termasuk dalam visi dan misi Kepala Daerah, juga untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada warganya terutama yang miskin dan kurang mampu. Karena masalah ini sudah menjadi suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada semua warganya.
Hanya saja urusan pelayanan di bidang kesehatan (mestinya kesakitan) ini tentu memerlukan biaya yang tak sedikit, disamping menyipakan berbagai struktur dan infrastrukturnya juga bermacam fasilitas.
Nah, untuk urusan berobat tak semua warga mampu membayarnya, sehingga muncul lah banyak program di bidang kesehatan untuk memberikan solusi diantaranya adalah berupa Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah atau Jamkesda, juga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang para pesertanya punya kewajiban membayar iuran setiap bulannya.
Ini berbeda dengan Jamkesda yang bebas biaya cuma bermodalkan E KTP dan Kartu Keluarga.
Warga jelas lebih memilih program yang bebas dari bayar alias gratis. Namun program ini jelas pula tak dapat berlaku secara terus menerus, karena menyangkut ketersediaan keuangan daerah dari hasil pendapatan, yang mana pembiayaan berobat ditanggung oleh Pemerintah Daerah alias subsidi murni tanpa silang. Sangat berat memang pembebanan subsidi di bidang kesehatan ini bila berlaku secara terus menerus. Lagi pula program seperti ini akan menimbulkan adanya warga yang seolah memperoleh rejeki nomplok padahal mereka sanggup membayar biaya berobat; artinya subsidi tak tepat sasaran dikarenakan dapat pula dipergunakan oleh warga yang sebenarnya tergolong mampu namun bersikap seolah miskin dan kurang mampu.
Diketahui selama ini Pemkab Tanah Bumbu menganggarkan sebesar Rp 52 milyar per tahun untuk program di bidang kesehatan ini bagi warganya dengan hanya persyaratan membawa E KTP dan Kartu Keluarga untuk bisa berobat ke RSUD, enak ya....
Adanya BPJS Kesehatan membuat Pemerintah Daerah pun melirik dan berpaling kesana, karena ini dianggap memberikan solusi agar pembebanan biaya pengobatan ini tak sepenuhnya ada di pundak Pemerintah Daerah.
Nah, untuk tahun 2019 nanti Pemkab Tanah Bumbu hanya menganggarkan biaya pengobatan pada program Jamkesda sebesar Rp 6 milyar, dan sebesar Rp 20 milyar untuk membantu warganya beralih menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga bila nantinya tercapai target 100 persen warga Tanah Bumbu menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka program Jamkesda ini otomatis telah berakhir dan semua menjadi urusan BPJS Kesehatan.
Anggaran sebesar Rp 6 milyar ini digunakan sebagai biaya pengobatan sekaligus peralihan dari program Jamkesda ke BPJS Kesehatan.
Warga Tanah Bumbu yang datang untuk berobat ke RSUD namun bukan peserta BPJS Kesehatan, tetap mendapat pelayanan secara gratis namun langsung didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ini artinya tiap warga Tanah Bumbu hanya punya kesempatan 1 kali saja lagi menikmati layanan gratis berobat selanjutnya menjadi urusan BPJS Kesehatan.
Warga Tanah Bumbu yang datang untuk berobat ke RSUD namun bukan peserta BPJS Kesehatan, tetap mendapat pelayanan secara gratis namun langsung didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ini artinya tiap warga Tanah Bumbu hanya punya kesempatan 1 kali saja lagi menikmati layanan gratis berobat selanjutnya menjadi urusan BPJS Kesehatan.
Sedangkan anggaran sebesar Rp 20 milyar, akan digunakan untuk melakukan pendataan secara detil dan akurat terhadap warga Tanah Bumbu yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk kemudian mendaftarkan mereka sebagai peserta. Kegiatan ini dilakukan akan memakan waktu yang tidak singkat, karena data harus benar-benar valid dan akurat.
Dan diketahui tingkat partisipasi warga Tanah Bumbu menjadi peserta BPJS Kesehatan ini merupakan yang tertinggi di 13 kabupaten/kota se Propinsi Kalsel, yakni 142 ribu dari 300 ribu lebih jiwa penduduk Tanah Bumbu.
Saya pun jadi teringat syair lagu Bang Haji Rhoma Irama yang bunyinya; jaga 5 sebelum datang yang 5, diantaranya jaga sehat sebelum sakit, hehehe....... (ISP)
Tags
Editorial
