-Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru tak mau beri data.
Pembagian bantuan dari Pemerintah Pusat berupa penggantian alat tangkap lampara dasar yang dibagikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru menjadi polemik berkelanjutan.
Pembagian bantuan dari Pemerintah Pusat berupa penggantian alat tangkap lampara dasar yang dibagikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru menjadi polemik berkelanjutan.
Alat tangkap yang dibagikan berupa Gilnet Milenium atau rempa, Tramelnet atau gondrong dan Gilnet yang akan menggantikan Lampara Dasar.
Banyak nelayan di Desa Rampa yang merasa pembagian ini tidak sesuai sasaran. Banyak penerima bantuan bahkan bukan nelayan. Ada pula nelayan bantuannya ditarik kembali karena tidak mau membayar sebesar Rp 500 ribu. Penarikan ini dilakukan oleh Ketua kelompoknya.
Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang dimintai data penerima saat pembagian bantuan tidak mau memberikan data, dan mengarahkan Kru Media meminta mengajukan surat secara resmi ke DKP Kotabaru.
Dari hasil keterangan beberapa warga penerima bantuan yang ditemui di lokasi mengatakan banyak yang dimintai sejumlah dana. Siapa yang meminta warga nelayan penerima bantuan takut untuk mengatakannya.
Ketua Kelompok Nelayan INSAN, Zainal Abidin, K yang berada di Desa Rampa secara tegas mengatakan menolak bantuan alat tangkap ini karena menimbulkan gejolak serta meminta agar Pemerintah meninjau kembali Permen KKP Nomor 71.
Zainal Abidin juga mendesak DPRD Kotabaru dan Bupati Kotabaru agar serius dan peduli pada nasib nelayan di Kotabaru. Selain itu Zainal Abidin mengatakan alat tangkap yang dibagikan tidak sesuai dengan kondisi sarana mereka dan mengatakan pembagian ini terindikasi ada potensi Korupsi. (dbg)
Zainal Abidin juga mendesak DPRD Kotabaru dan Bupati Kotabaru agar serius dan peduli pada nasib nelayan di Kotabaru. Selain itu Zainal Abidin mengatakan alat tangkap yang dibagikan tidak sesuai dengan kondisi sarana mereka dan mengatakan pembagian ini terindikasi ada potensi Korupsi. (dbg)
Tags
Ekonomi
