[Infokus] Lahan Kapet, Patuhi Saja Aturan Main

Dulu para orangtua entah kakek nenek ataupun datuk kita hidup di jaman penjajahan, selain dibebani berbagai aturan yang memberatkan, juga hidup tertekan, namanya juga dijajah.
Di jaman kemerdekaan ini bukan berarti kita dapat berbuat sesuka hati, segala lini diatur oleh berbagai peraturan yang dibuat Pemerintah selain tak pernah pula lepas dari aturan agama masing-masing.

Aturan dibuat itu agar kehidupan ini tertib, aman dan lancar, bukan berarti aturan dibuat untuk dilanggar.
Nah, pada kesempatan kali ini saya beropini; terkait penertiban lahan milik Pemerintah di kawasan komplek Kapet Batulicin di Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat oleh Satpol PP.

Courtesy : fokusbatulicin

Aparat Pemerintah itu hanyalah menjalankan tugas, bukan atas kemauan mereka sendiri ataupun untuk kepentingan mereka pribadi.

Dan lagi pula penertiban itu dilakukan tidak secara mendadak namun didahului oleh tindakan persuasif; sosialisasi maupun peringatan bahwa lahan dimana mereka mendirikan bangunan untuk tempat usaha itu merupakan hak milik Pemerintah sejak lama.

Sepintas lalu kita bisa saja berasumsi Pemerintah bertindak kejam terhadap warganya sendiri yang ingin mencari nafkah demi sesuap nasi dan sekerat lauk. Tapi kita pun mesti berpikir untuk kepentingan umum yang lebih luas daripada sekedar beberapa gelintir warga. 

Sebagai warga yang baik tentu kita tunduk dan taat pada aturan, tahu yang mana hak kita yang mana yang bukan, serta paham atas kewajiban.
Jika kita tak pernah mau tahu terhadap hak orang lain, maka konsekuensinya orang lain tak akan pernah mau mengerti hak kita, inilah hukum kasualitas atau sebab akibat.

Apalagi adanya isu bahwa di lahan milik Pemerintah itu terdapat warung 'remang-remang' yang memberi peluang terhadap praktik prostitusi (pelacuran) terselubung, tentu hal ini melanggar aturan, dan tak dapat dibiarkan begitu saja.
Jadi suatu persoalan memang harus dicari tahu teelebih dulu akar permasalahannya, diteliti secara seksama sebelum menarik kesimpulan terlalu jauh melampaui fakta yang dapat menyudutkan pihak lain.

Tiap persoalan pasti dapat dicarikan solusinya asalkan berbagai pihak bersedia mematuhi aturan main yang berlaku, Pemerintah pun pasti punya solusi terbaik untuk warganya yang bersedia mematuhi aturan. (ISP)