Ketika Syaiful Bakhri, Pakar Hukum Pidana Bicara Tentang Investasi pada SDA Daerah

Prof. DR Syaiful Bakhri, SH, MH

"Kotabaru adalah bagian dari sebagian besar dari problema Indonesia dimana hasil bumi yang sudah dieksplorasi itu pasti menimbulkan masalah."

Ujar Prof. DR. Syaiful Bakhri, SH, MH, yang merupakan Pakar Hukum Pidana asal Kotabaru yang mengajar di Unuversitas Muhammadiyah Jakarta.

Selanjutnya menurut Prof. Syaiful, masalah yang ditimbulkan oleh eksplorasi hasil bumi itu bisa 5, 10 atau 15 tahun ke depan bersamaan dengan terbukanya akses demokrasi. Dengan adanya pemilihan langsung Bupati, maka yang dituju adalah investasi-investasi di bidang sumber daya alam.

"Kotabaru punya problem pada hari ini dimana ijin-ijin tambang yang sudah mati bisa dihidupkan dengan banyak cara, yakni memulai dengan apa yang disebut memorandum of understanding (MoU), sebagai basic untuk melanjutkan ijin yang belum bisa dilaksanakan. Tetapi proses perijinan ini tentu juga harus dinilai, dilihat apakah prosesnya benar," tambah Prof. Syaiful.

Ditambahkan, kalau prosesnya benar, apakah itu akan merugikan potensi keuangan negara. Kalau juga merugikan keuangan negara, maka bagaimana penghasilan dari daerah, bagaimana perusahaan-perusahaan lokal ikut serta memanfaatkan kegairahan berusaha. Maka sejatinya perusahaan-perusahaan yang sudah ijinnya mati itu dikelola oleh Perusahaan Daerah, sehingga perusahaan daerah lah yang akan melakukan upaya-upaya mem-branding penghasilannya dari yang sederhana menjadi hebat dan dahsyat, yang kemudian itu akan punya implikasi kepada daerah untuk mendatangkan penghasilan daerah.

"Nah, dengan diberinya kesempatan kepada perusahaan-perusahaan daerah itu, maka rakyat juga senang, rakyat mencintainya karena itu akan membawa manfaat langsung kepada kehidupan kesejahteraan rakyat. Semua mimpi-mimpi pemerintah daerah dimanapun di Indonesia ini ingin membawa masyarakat sejahtera. Tetapi membawa masyarakat sejahtera itu kadangkala, kerap kali harus mengundang coorporate dengan kekuatan kapitalisnya itu," ujar Prof Syaiful.

Kemudian ujarnya pula, tetapi kekuatan kapitalis penting, modal penting, tetapi juga harus mempunyai tata cara dan tata kelola yang baik, sehingga pemerintah daerah kemudian juga perusahaan daerah tidak jadi penonton, tetapi ikut serta aktif dalam mengelola itu.

Semua itu disampaikan oleh Prof. DR. Syaiful Bakhri, SH, MH pada kesempatan berada di Kotabaru mengunjungi Politeknik Kotabaru dan untuk menghadiri reuni akbar alumni SMPN 1 Kotabaru (Red)