Jurnalisia,
Menjadi Pejabat, menjadi apapun di Indonesia ini orientasinya adalah untuk menjadi kaya. Ini yang terlontar dari mulut seorang Prof. DR. R. Siti Zuhro, MA, Peneliti Ahli Utama di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), beberapa waktu lalu.
"Menurut saya serius sekali, korupsi di Indonesia ini sudah bencana yang sangat luar biasa," ungkap Siti Zuhro.
Ia mengaku tak ingin membahas ini, karena membuatnya jadi sedih.
"Serius banget, serius banget. Nawaitu-nya menjadi Pejabat, menjadi apapun ternyata; untuk kaya, bukan untuk berdedikasi diri," kata Siti Zuhro pula.
Inilah yang menjadi keperihatinan semua, ujar Siti Zuhro.
Apa yang diungkapkan Siti Zuhro ini tak dapat dipungkiri, ini faktual, bahkan dipertontokan di depan mata seluruh rakyat Indonesia. Ini seiring dengan menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia saat ini yang berada di skor 34 dari skala 100. Angka ini berdasarkan laporan tahunan terbaru yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII); yang di tahun sebelumnya IPK Indonesia adalah 37; atau peringkatnya merosot tajam dari 99 ke 109 dari 180 negara.
Ironis memang, negara yang digambarkan agamis dengan mayoritas penganut Islam terbesar di dunia; justru praktik korupsinya merajalela. Ini justru kebalikan dari sejumlah negara Nordik dan Skandanavia; yang mana sekularisme menjadi bagian dari mereka dan bahkan cenderung skeptis, agnostik dan atheis terhadap religiusitas; malah mereka jauh lebih bersih dari praktik korupsi.
Coba lihat 10 negara berikut, semuanya bukanlah negara yang rakyatnya agamis; Denmark: Skor 89 (Peringkat 1), Finlandia: Skor 88 (Peringkat 2), Singapura: Skor 84 (Peringkat 3; perwakilan Asia tertinggi), Selandia Baru: Skor 81 (Peringkat 4), Norwegia: Skor 81 (Peringkat 4), Swedia: Skor 80 (Peringkat 5), Swiss: Skor 80 (Peringkat 5), Luksemburg: Skor 78 (Peringkat 6), Belanda: Skor 78 (Peringkat 6), Jerman: Skor 77 (Peringkat 7), dan Islandia: Skor 77 (Peringkat 7). ©Jurnalisia™
113 Pengunjung
Tags
Interaktif
