Terkait Sektor Hulu Migas, Mardani Singgung Keterlibatan Kontraktor Lokal dan Daerah

"Jangan cuma dilakukan oleh pengusaha-pengusaha asing, potensial angka tersebut dari Proker Meliwis yang sudah disampaikan oleh SKK itu harus dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha lokal dan daerah agar menjadi pemerataan," ungkap Mardani H. Maming, Ketua Umum BPP HIPMI, menyikap proyek pemerintah di sektor hulu Minyak dan Gas (Migas).

Menurut Mardani, apabila dianalisa lebih jauh, dari rencana belanja KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) sebesar USD 6,085 milyar, apabila terdapat 57 persen yang diprioritaskan kepada industri dalam negeri, maka diperkirakan akan mencapai angka sebesar USD 3,468 milyar atau setara dengan Rp 48,5 trilyun (kurs USD 1 = Rp 14.000,-). Angka ini ujar Mardani, seharusnya dapat membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya melakukan pembelanjaan negara melalui APBN dan APBD untuk menggulirkan ekonomi di masyarakat.

Ia pun mencontohkan; dalam beberapa kali diskusi dengan asosiasi perusahaan di Indonesia, dalam hal meningkatkan daya saing industri atau perusahaan dalam negeri maka dibutuhkan adanya support teknis untuk dapat mengetahui spesifikasi yang dibutuhkan serta bila dimungkinkan rencana kuantitas produk yang akan dibeli, support pendanaan untuk dapat diberikan kemudahan agar mendapatkan akses kredit dengan bunga yang bersaing serta support kebijakan fiskal yang melindungi perusahaan dalam negeri harus membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan produk yang diimpor langsung dari luar negeri.

"Apabila ditelaah lebih jauh, support-support yang dibutuhkan ini sebenarnya saling mengait dan diperlukan bagi perusahaan atau industri dalam negeri untuk menentukan analisa kelayakan investasi yang akan dilakukan. Akan tetapi, setiap support tersebut ternyata secara kewenangan tidak dapat diberikan oleh instansi yang sudah disebutkan di atas," tutur Mardani, yang juga Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalsel 2 periode itu.

Kesulitan peningkatan besaran angka TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) bagi industri atau perusahaan dalam negeri tersebut terlihat dari masih minimnya target pencapaian jangka pendek dan jangka menengah bagi beberapa komoditas yang tertulis dalam daftar roadmap yang dimaksud. Kesulitan mengenai pencapaian target TKDN tersebut semakin kompleks di mana saat ini pemerintah juga sedang diminta untuk melakukan efisiensi (cost recovery di industri hulu migas) yang mengakibatkan industri atau perusahaan dalam negeri harus menjadi semakin efisien dalam memproduksi barang-barang yang dihasilkan.

"Dalam hal menjawab amanat pemerintah melalui berbagai ketentuan tersebut di atas, maka dalam rangka mempercepat proses pengembangan industri atau perusahaan dalam negeri yang dapat bersaing dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian Indonesia, kelihatannya dibutuhkan peran lebih dari BKPM bersama-sama dengan SKK Migas dan didukung oleh stakeholder lainnya untuk dapat tampil lebih aktif untuk bisa berkerjasama dengan seluruh stakeholder tersebut dan memberikan bimbingan kepada para pelaku industri di dalam negeri," pungkasnya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu itu menambahkan, dapat mengejar ketertinggalan atas target pencapaian roadmap TKDN yang sudah tertuang dalam Permen ESDM Nomor 15 tahun 2013, serta dapat membuat industri dalam negeri dapat lebih menunjukkan eksistensinya di dalam negeri.

"Peran BKPM, SKK Migas dan para stakeholder lainnya serta dukungan dan niat baik dari para pelaku bisnis di BUMN dan swasta inilah yang perlu kita tunggu," pungkas Mardani. (Red/Rel)