 |
| M. Syarifuddin, SE & H. Rooswandi Salem, M.Sos, MM |
Hal itu seperti tanggapan Plt Direktur PDAM Bersujud Tanah Bumbu, Ahmad Sobari, Selasa (31/03/20), ketika ditemui di ruang kerjanya.
"PDAM kita tak bisa disamakan dengan PDAM Banjarmasin yang sudah mandiri dan menghasilkan keuntungan. Kita masih pada kondisi baru bisa membiayai diri sendiri, sedangkan kita perlu anggaran biaya listrik untuk menggerakkan mesin pengolahan air juga biaya perawatan peralatan," ujar Ahmad Sobari.
"Kita lagi memilah kriteria mana yang dimungkinkan dapat. Dan kemungkinan itu pasti bisa, kita sudah koordinasikan dengan Plt Direktur PDAM, lagi disiapkan data yang mana yang akan kita sasar dan memang layak digratiskan," ungkap Sekdakab Tanah Bumbu, H. Rooswandi Salem, M.Sos, MM, Rabu (01/04/20).
Ditambahkan Sekdakab, saat ini pengelolaan dana di PDAM adalah mandiri; dari dana penyertaan modal.
Artinya itu juga dana pemerintah, bisa saja digunakan untuk penanggulangan COVID-19.
"Kita melakukan tadi semua harus bersumber dari dana tak terduga, namun semua potensi yang dimiliki Pemkab akan dimaksimalkan, seperti RSUD yang sudah BLUD maka mereka juga menggunakan dari dana yang ada untuk dioptimalkan pada penyelesaian dan penanganan COVID-19 ini," ujar Sekdakab pula.
Senada dengan Sekdakab Tanah Bumbu, Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalsel, M. Syarifuddin, SE berpendapat klasifikasi harus digolongkan. Subsidi dari Pemda yang perlu adalah masyarakat tingkat ekonomi ke bawah, pedagang, dan pelaku UMKM.
"Karena tak semuanya. Koordinasi dengan Pemda, dan Sekdakab siap mencarikan jalannya, sata sudah komunikasi dengan Sekdakab untuk masalah ini," ujar M. Syarifuddin, SE, Politisi PDIP yang sangat perhatian dengan daerah asalnya ini. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.