Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis mengusulkan uang kompensasi konsesi pertambangan di daratan Pulau Laut oleh Sebuku Group sebesar Rp 700 milyar agar direalisasikan minimal Rp 100 milyar per tahun.
Hal ini disampikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Sebuku Group, Sekdakab, Drs. Said Akhmad, MM, perwakilan LSM dan undangan lainnya, Senin (16/03/20) lalu, di ruang rapat DPRD Kotabaru.
"Terkait uang kompensasi sebesar Rp 700 milyar yang sudah disepakati untuk disalurkan, kami mengusulkan agar pihak Sebuku Group menyalurkannya dalam bentuk barang atau bangunan atau infrastruktur yang besarannya minimal Rp 100 milyar per tahun," terang Syairi.
Selain itu Syairi juga menyampaikan lembaga yang dipimpinnya akan melakukan revisi MoU yang pernah disusun tahun 2014, yang berlaku selama 6 tahun atau berakhir tahun 2020 ini.
"Pemkab berjanji akan segera merevisi MoU tahun 2014 yang sudah mau habis masa perjanjiannya, dan jika nanti usulan MoU baru masuk ke DPRD lembaganya akan segera membahasnya," ungkapnya pula.
Ditambahkannya uang kompensasi sebesar Rp 700 Milyar ini sangat berarti untuk daerah, karena ini akan membantu percepatan pembangunan infrastuktur yang selama ini belum terakomodir dalam APBD.
"Kami minta uang kompensasi sebesar Rp 700 milyar ini diberikan bukan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk fisik, berupa pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di wilayah Kotabaru di 22 kecamatan, yang mana usulannya dilakukan oleh Pemkab, sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan, dan lembaga DPRD akan mengawal ini," tutupnya. (RnS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.