Kondisi keuangan Pemkab Kotabaru tahun 2019 nampaknya akan kembali bermasalah. Hal itu terkonfirmasi dari Surat yang dikirimkan oleh Sekdakab selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) kepada seluruh Pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Kotabaru. TAPD mengintruksikan agar dilakukan pengurangan beberapa kegiatan agar neraca APBD dapat kembali seimbang.
Menanggapi itu, Mustakim Parani, SE, Anggota DPRD Kotabaru menyatakan hal tersebut biasa dalam pengelolaan keuangan daerah. Baginya pemotongan seperti itu sebagai cara menyelamatkan keuangan daerah ketika asumsi dan ekspektasi yang dibangun dalam APBD tidak tercapai.
"Cuma dulu-dulu tidak menjadi konsumsi publik dan psikologis masyarakat khususnya pihak ketiga jadi terganggu dengan kejadian ini," jelas Mustahil.
Berbeda tanggapan dari Pengamat The Institute of Democracy and Education (IDE) Jakarta, Syahrani, S.Ag menilai pemotongan itu mengindikasikan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah Kotabaru sangat amburadul.
"Ini tidak bisa dilihat secara parsial, hanya dengan pemotongan itu. Tapi juga harus ditelusuri termasuk dari tertunggaknya tunjangan dokter dan penggunaan dana BLU untuk keperluan keuangan daerah. Polemik APBD di Kotabaru ini sudah berlangsung setidaknya 3 tahun terakhir, artinya ada yang tidak beres pada manajemen keuangan daerah," jelasnya Syahrani pula.
Oleh karena itu ia berharap agar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan Audit Investigasi yang menyeluruh terhadap keuangan Kotabaru.
"Kita akan Surati BPK Kalsel, BPK RI, dan KPK RI. Aneh jika tiap tahun WTP tapi keuangannya amburadul seperti itu," jelasnya memungkasi wawancara. (Red/CJ)
Tags:
Pemerintahan
