Melupakan satu perjalanan sejarah birokrasi pemerintahan di daerah ini sebenarnya sangatlah sulit.
Didalam otak kita mungkin masih terekam beberapa peristiwa yang cukup heroik dan dianggap sangat idealis saat itu.
Satu perjalanan roda pemerintahan yang cukup memiliki dinamika di Kotabaru. Riak-riak yang menjelma menjadi satu gelombang arus bawah yang cukup kuat menggoyang pemerintahan yang ada.
Masih jelas memori otak kita merekam pergerakan lembaga swadaya masyarakat yang menuntut penuntasan kasus "Ijazah Palsu" yang saat itu sangat besar gaungnya hingga menjelma menjadi buah bibir di masyarakat Kotabaru. Namun hingga kini gaung itu bak tertelan dinginnya malam hilang tanpa bekas sedikitpun.
Perlawanan pejabat yang difungsionalkan pun saat itu bagai petir yang terus menerus menghantam hingga sampai di Mahkamah Agung. Kini sudah reda di awal tahun 2019.
Satu klimaks dari peristiwa yang dulunya banyak masyarakat membayangkan ending cerita ini akan berakhir dengan "Kemenangan". Saat itu juga sempat digemparkan dengan pernyataan Wakil Bupati yang akan mundur karena banyaknya permasalahan internal.
Masyarakat kembali menunggu akhir episode ini dengan masih meraba-raba.
Dinamika birokrasi terus bergolak, kas kosong kembali menerpa Kabupaten yang kaya sumber daya alam ini pada akhir tahun. Kas kosong mungkin akan menjadi hal biasa dan tampaknya akan terbiasa di daerah ini tanpa ada perubahan tata kelola keuangan daerah.
Potret pemerintahan yang cukup memiliki warna bahkan boleh dikatakan kelebihan warna sehingga kita sudah tidak bisa membedakannya.
Idealisme pun sudah berubah warna, bahkan terhadap diri sendiri pun mungkin sudah tidak bisa membedakannya. Semua terkalahkan dan termentahkan oleh situasi dan waktu.
Diam bukanlah langkah tepat tetapi perlu mengatur nafas dan langkah serta koreksi agar ketajaman terus terasah di saat semua tertumpulkan oleh keadaan. (dbg)
