(Editorial) Pemilu dan Politik Mata Duitan

Tahun 2019 akan datang negeri ini kembali menyelenggaraan Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (general election). 

Peristiwa 5 tahunan ini bagi sebagian orang sangat dinanti-nanti namun tak sedikit yang menyambutnya biasa-biasa saja terutama bagi yang memilih Golput. 

Dinanti oleh mereka yang menjadikan peristiwa politik itu untuk meraih materi, karena Pemilu di era reformasi ini selalu diiringi oleh politik uang atau money politic. 

Mindset yang belum berubah; ada duit ada suara. Inilah perilaku mata duitan para pemilih yang tak lagi mengindahkan kualitas dan kapabilitas yang dipilih apakah itu Calon Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden maupun para Calon Kepala Daerah. 

Mindset yang rasanya sulit dikikis apalagi diberantas, terlahir beriringan dengan reformasi yang mendobrak dominasi Orde Baru yang lebih dari 3 dekade membungkam aspirasi dan hak pilih rakyat. 

Ditambah dengan tak adanya pendidikan politik yang intens dan kontinyu terhadap rakyat, maka mustahil dapat mengubah dan membalikkan mindset politik mata duitan ini, karena pemilih sudah terbiasa dan menganggapnya hal yang biasa pula. 

Tak dapat dipungkiri Calon yang ingin meraih jabatan publik harus menyiapkan modal yang tak sedikit untuk menghadapi para pemilih yang mata duitan ini selain biaya politik lainnya yang sulit untuk dikbalikan lagi jika itu dihitung sebagai modal. Ibarat berbisnis maka mesti menghitung biaya balik modal (break event point) lalu kemudian menghitung laba atau keuntungannya. 

Jika memakai logika berpikir yang sehat; semestinya para pemilih lah yang memberi modal ke Calon yang didukung dan akan dipilih bukan sebaliknya justru si Calon yang mengeluarkan biaya untuk para pemilihnya. 

Logikanya pula si Calon yang berlaga jika kelak terpilih akan berkerja untuk para pemilihnya, jadi wajar jika ia dibiayai bukan membiayai. 

Intinya adalah jika mindset politik mata duitan ini tak bisa diubah dan dihilangkan, maka adalah hal yang impossible mendapatkan yang berkualitas. Dan korelasi dari politik mata duitan ini adalah kejahatan korupsi pun ikut mengambil bagiannya pula, karena mereka yang duduk di jabatannya akan berupaya mengembalikan modal dan meraih keuntungan dari jabatan yang sudah diraihnya, sehingga korupsi pun adalah hal yang sah untuk dilakukan. Penyalahgunaan wewenang (abuse of power) pun akan mengintai untuk dipergunakan sebagai jalan agar dapat mengembalikan modal dan keuntungan tadi. 

Sederhananya adalah; para pemilih yang membiayai Calon yang akan dipilih, sehingga jika kelak ia terpilih, maka ia pun tak akan memikirkan bagaimana harus mengembalikan modal, dan dapat fokus berkerja maksimal dan optimal bagi para pemilihnya. 

Nah siapkah kita bila pada Pemilu nanti berani bayar ke Calon yang kita dukung dan akan dipilih ?
Jika tidak siap dan tak punya keberanian, maka perpolitikan di negeri ini akan tetap dipenuhi oleh para kaum opurtunis baik darinl sisi pemilih maupun yang akan dipilih. Dan praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang akan tetap terus ada dan terjadi. (ISP)