Jurnalisia-Tanah Bumbu,
Sebanyak 3.000 persil sertifikat tanah program Prona untuk Tahun 2014 yang didanai oleh Pemerintah Pusat masih terkendala kelengkapan data tanah dan nama pemohon.
Adanya penambahan persil sertifikat, yakni pada Tahun 2013 lalu sebanyak 1.500 persil dan di tahun 2014 ini menjadi 3.000 persil diakui oleh jajaran BPN Tanah Bumbu cukup kesulitan. Selain pihak desa yang tak begitu mengerti tata cara pendaftarannya juga adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga KPK.
Pada tahun sebelumnya, pihak BPN selalu melayani permohonan sertifikat prona yang diajukan oleh desa, namun pada tahun ini mereka terpaksa harus lebih cermat dan selektif dalam memprosesnya.
Dalam aturan yang diberikan oleh KPK, permohonan persil tanah Program Prona sekarang ada batasan antara warga yang kurang mampu dengan warga yang terbilang kaya.
Terkendalanya kelengkapan data tanah dan identitas warga tersebut diakui oleh Koordinator Pelaksana, Masyuni yang juga merupakan Kasi Pengaturan dan Penguasaan Tanah BPN Tanah Bumbu.
"Selain bertambahnya jumlah persil tanah, kita juga direpotkan dengan tidak lengkapnya data warga yang diajukan oleh desa. Sementara aturan dari KPK juga menyebutkan, PNS Golongan IIID, Polri setingkat Kompol dan TNI berpangkat Kapten tidak bisa mendapatkan jatah prona, dibawah daripada itu bisa," terang Masyuni.
Seharusnya pada pertengahan Januari 2014 ini program Prona tersebut sudah mulai dijalankan, namun karena adanya kendala dan aturan dari KPK tersebut akhirnya membuat pelaksana di lapangan terpaksa harus ekstra hati-hati dan lebih teliti lagi dalam memilah para calon pemohon, mana yang benar tidak mampu dan mana yang terbilang kaya. (IZ)
Adanya penambahan persil sertifikat, yakni pada Tahun 2013 lalu sebanyak 1.500 persil dan di tahun 2014 ini menjadi 3.000 persil diakui oleh jajaran BPN Tanah Bumbu cukup kesulitan. Selain pihak desa yang tak begitu mengerti tata cara pendaftarannya juga adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga KPK.
Pada tahun sebelumnya, pihak BPN selalu melayani permohonan sertifikat prona yang diajukan oleh desa, namun pada tahun ini mereka terpaksa harus lebih cermat dan selektif dalam memprosesnya.
Dalam aturan yang diberikan oleh KPK, permohonan persil tanah Program Prona sekarang ada batasan antara warga yang kurang mampu dengan warga yang terbilang kaya.
Terkendalanya kelengkapan data tanah dan identitas warga tersebut diakui oleh Koordinator Pelaksana, Masyuni yang juga merupakan Kasi Pengaturan dan Penguasaan Tanah BPN Tanah Bumbu.
"Selain bertambahnya jumlah persil tanah, kita juga direpotkan dengan tidak lengkapnya data warga yang diajukan oleh desa. Sementara aturan dari KPK juga menyebutkan, PNS Golongan IIID, Polri setingkat Kompol dan TNI berpangkat Kapten tidak bisa mendapatkan jatah prona, dibawah daripada itu bisa," terang Masyuni.
Seharusnya pada pertengahan Januari 2014 ini program Prona tersebut sudah mulai dijalankan, namun karena adanya kendala dan aturan dari KPK tersebut akhirnya membuat pelaksana di lapangan terpaksa harus ekstra hati-hati dan lebih teliti lagi dalam memilah para calon pemohon, mana yang benar tidak mampu dan mana yang terbilang kaya. (IZ)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.