Jurnalisia-Kotabaru,
Bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Tahun 2013 senilai kurang lebih Rp 3 M dikeluhkan warga.
Bantuan atas usulan dari Dinas Cipta Karya Perumahan Pemukiman Kotabaru tersebut dinilai warga tidak tepat sasaran penyalurannya.
Sebanyak 364 Kepala Keluarga warga Desa Rampa penerima bantuan rehab rumah mengeluhkan realisasi bantuan dari Kemenpera tahap I, sebab bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
"Rapat awal di dermaga Desa Rampa," kata salah seorang tokoh pemuda Desa Rampa.
Masih menurutnya, jumlah penerima barang bervariasi, ada yang menerima Rp 15 juta, ada juga yang menerima Rp 7,5 juta, tapi kenyataan di apangan para warga mendapat bantuan berbentuk material, sedangkan waktu rapat masyarakat meminta diberikan bantuan uang tunai hingga dapat membeli sesuai dengan kebutuhan.
Selain itu lagi, penerima bantuan pun tidak sama jumlahnya, kalau orangtua usia diatas 60 tahun menerima Rp 15 juta, dan yang berusia dibawah 60 tahun menerima bantuan Rp 7 juta/KK.
"Seharusnya kami saja yang membeli,karna kami tahu apa-apa yang harus didahulukan. Misalkan kami mau mengganti tiang pondasi dulu,baru tahap selanjutnya memasang dinding dan seterusnya, tapi kalau dindingnya yang datang duluan,sedangkan tiangnya harus diganti dulu bagaimana?, kan tidak bisa juga langsung dipasang dinding,terhambat lagi merehap rumah," keluhnya.
Norita, warga Desa Rampa RT 01 mengaku mendaat bantuan senilai Rp 15 juta, namun yang datang hanya barang bangunan.
Hal senada juga dikatakan oleh Syahrani, warga RT 06, mengaku mendapat senilai Rp 7,5 juta juga menerima dalam bentuk barang (asbes dan kayu).
"Yang saya heran pada waktu rapat di dermaga disaksikan 344 warga penerima bantuan, kami mengusulkan mendapat bantuan berupa uang tunai," katanya.
Kepala Desa Rampa, Agus Supiani, SH mengatakan, dalam hal itu dirinya hanya membantu penyaluran bantuan ke masyarakat, jadi bukan Kepala Desa yang mengelola bantuan tersebut.
"Kalau masyarakat tidak bisa diatur, saya lepas tangan. Jadi dilakan masyarakat sendiri yang mengambil barang, saya tidak mau dikatakan mengambil kesempatan," jelasnya.
Kepala Dinas Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kotabaru, H. Akhmad Rivai ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/11/13), belum bisa memberikan keterangan.
"Silahkan tanya ke bidang perumahan saja," katanya.
Tim Teknis Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya, Hj. Maknawarah, ST, MSi menjelaskan, Dinas Cipta Karya hanya sebagai fasilitator antara masyarakat penerima bantuan dan PPK Kemenpera.
"Kami hanya mengusulkan nama-nama penerima bantuan itu," ujarnya.
Sementara Kepala Cabang BRI Kotabaru, Tito Witarnawan mengatakan, bantuan dari Kemenpera itu disalurkan melalui BRI dalam bentuk rekening Bank atas nama masing-masing masyarakat.
"Di BRI dipindah bukukan, dari rekening masyarakat ke rekening toko bangunan yang sudah ditentukan untuk membeli bahan bangunan yang diperlukan masyarakat," terangnya.
Ditambahkan oleh petugas layanan kas BRI, Desti mengatakan, "dari Kementerian sudah ada nomor rekening yang dikirim via email khusus ke BRI dan BRI tinggal cetak buku rekening atas nama masyarakat.
Bank BRI tidak menyerahkan uang tunai ke masyarakat, BRI langsung yang setor ke rekening pemilik toko. Caranya uang ditarik tunai dari rekening penerima bantuan, langsung disetorkan ke rekening pemilik toko. Jadi uang itu cuma sekedar lewat BRI saja melalui transaksi antara masyarakat ke toko bangunan.
Bantuan atas usulan dari Dinas Cipta Karya Perumahan Pemukiman Kotabaru tersebut dinilai warga tidak tepat sasaran penyalurannya.
Sebanyak 364 Kepala Keluarga warga Desa Rampa penerima bantuan rehab rumah mengeluhkan realisasi bantuan dari Kemenpera tahap I, sebab bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
"Rapat awal di dermaga Desa Rampa," kata salah seorang tokoh pemuda Desa Rampa.
Masih menurutnya, jumlah penerima barang bervariasi, ada yang menerima Rp 15 juta, ada juga yang menerima Rp 7,5 juta, tapi kenyataan di apangan para warga mendapat bantuan berbentuk material, sedangkan waktu rapat masyarakat meminta diberikan bantuan uang tunai hingga dapat membeli sesuai dengan kebutuhan.
Selain itu lagi, penerima bantuan pun tidak sama jumlahnya, kalau orangtua usia diatas 60 tahun menerima Rp 15 juta, dan yang berusia dibawah 60 tahun menerima bantuan Rp 7 juta/KK.
"Seharusnya kami saja yang membeli,karna kami tahu apa-apa yang harus didahulukan. Misalkan kami mau mengganti tiang pondasi dulu,baru tahap selanjutnya memasang dinding dan seterusnya, tapi kalau dindingnya yang datang duluan,sedangkan tiangnya harus diganti dulu bagaimana?, kan tidak bisa juga langsung dipasang dinding,terhambat lagi merehap rumah," keluhnya.
Norita, warga Desa Rampa RT 01 mengaku mendaat bantuan senilai Rp 15 juta, namun yang datang hanya barang bangunan.
Hal senada juga dikatakan oleh Syahrani, warga RT 06, mengaku mendapat senilai Rp 7,5 juta juga menerima dalam bentuk barang (asbes dan kayu).
"Yang saya heran pada waktu rapat di dermaga disaksikan 344 warga penerima bantuan, kami mengusulkan mendapat bantuan berupa uang tunai," katanya.
Kepala Desa Rampa, Agus Supiani, SH mengatakan, dalam hal itu dirinya hanya membantu penyaluran bantuan ke masyarakat, jadi bukan Kepala Desa yang mengelola bantuan tersebut.
"Kalau masyarakat tidak bisa diatur, saya lepas tangan. Jadi dilakan masyarakat sendiri yang mengambil barang, saya tidak mau dikatakan mengambil kesempatan," jelasnya.
Kepala Dinas Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kotabaru, H. Akhmad Rivai ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/11/13), belum bisa memberikan keterangan.
"Silahkan tanya ke bidang perumahan saja," katanya.
Tim Teknis Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya, Hj. Maknawarah, ST, MSi menjelaskan, Dinas Cipta Karya hanya sebagai fasilitator antara masyarakat penerima bantuan dan PPK Kemenpera.
"Kami hanya mengusulkan nama-nama penerima bantuan itu," ujarnya.
Sementara Kepala Cabang BRI Kotabaru, Tito Witarnawan mengatakan, bantuan dari Kemenpera itu disalurkan melalui BRI dalam bentuk rekening Bank atas nama masing-masing masyarakat.
"Di BRI dipindah bukukan, dari rekening masyarakat ke rekening toko bangunan yang sudah ditentukan untuk membeli bahan bangunan yang diperlukan masyarakat," terangnya.
Ditambahkan oleh petugas layanan kas BRI, Desti mengatakan, "dari Kementerian sudah ada nomor rekening yang dikirim via email khusus ke BRI dan BRI tinggal cetak buku rekening atas nama masyarakat.
Bank BRI tidak menyerahkan uang tunai ke masyarakat, BRI langsung yang setor ke rekening pemilik toko. Caranya uang ditarik tunai dari rekening penerima bantuan, langsung disetorkan ke rekening pemilik toko. Jadi uang itu cuma sekedar lewat BRI saja melalui transaksi antara masyarakat ke toko bangunan.
"Ada 2 toko yang menjadi tempat pembelian barang bahan bangunan itu. Masyarakat hanya membawa slip pembayaran sebagai bukti untuk mengambil barang," terangnya.
Permasalahannya adalah, pada penyaluran Tahap I sebelumnya seluruh bahan material ditumpuk di Kantor Desa Rampa, dan itu pun cuma kayu dan asbes, sehingga masyarakat yang memerlukan atap tidak bisa merehab rumahnya. (IZ/Iwan)
Permasalahannya adalah, pada penyaluran Tahap I sebelumnya seluruh bahan material ditumpuk di Kantor Desa Rampa, dan itu pun cuma kayu dan asbes, sehingga masyarakat yang memerlukan atap tidak bisa merehab rumahnya. (IZ/Iwan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.