Kuala Kapuas,
“Insya Allah kalau tuntas, data dan pekerjaan Non ASN artinya permasalahan tenaga kerja kita yang Non_ASN selesai. Harapan saya dari tindaklanjut rapat ini masing-masing Sekretaris Dinas dan Kasubbag UK tiap Perangkat Daerah bisa membawa data yang valid dan bisa menjadi bahan dukungan untuk kita konsultasikan ke KemenPAN dan RB,” tutur Darliansjah, Pj Bupati Kapuas.
Hal itu disampaikannya pada saat memimpin Rapat Perihal Pengangkatan Tenaga Kontrak bersama jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas didampingi Sekdakab, Septedy dan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Romulus, bertempat di Ruang Rapat Rujab Bupati Kapuas, Rabu (05/02/25).
Kesimpulan dari rapat tersebut adalah Tenaga Non ASN yang tidak termasuk dalam Tahun Anggaran 2024, Kepala Perangkat Daerah harus mendata dan mengelompokkan Tenaga Kontrak yang ada di instansinya berdasarkan tahun penerimaan disertai dengan surat pernyataan mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Khusus Tenaga Non ASN Dinas Pendidikan dan Kesehatan diprioritaskan berdasarkan skill dan tidak boleh mengangkat Tenaga Non ASN baru terkecuali mendapat persetujuan dari Kementerian PAN dan RB. ©Jurnalisia™
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.