Opini | Rupa dan Bentuk Diktator; Akulah Negara, Akulah Aturan

Akulah negara.

L'etat C'est moi (baca; leta semoa), kata Raja Prancis dan Navarre di masa lalu, Louis XIV, yang naik tahta sejak usia 5 tahun pada tahun 1643. Ia memerintah selama 72 tahun lebih, bergelar sebagai Raja Matahari atau Le Roi Soleil (baca; luwa solei).

Raja Louis XIV ini merupakan seorang Raja yang diktator, sehingga muncul perkataannya yang sangat terkenal itu; Akulah negara.

Dari waktu ke masa yang terus berputar banyak hal yang kembali seperti ke masa lalu meski dengan kondisi dan cara berbeda namun hasil akhirnya adalah sama; yakni kediktatoran dalam bentuk dan rupa yang lain.

Di era modern dimana ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dikatakan canggih, namun bentuk dan rupa kediktatoran pun terus mengikuti perkembangan jaman. Para pemimpin tidak saja pada tingkat nasional yang bersikap diktator tapi turun hingga ke level Ketua RT. Sikap sok kuasa dengan mengabaikan hak-hak orang lain adalah bentuk kediktatoran.

Aturan dan tatanan hidup berbangsa dan bernegara jika diatur oleh sikap-sikap kediktatoran, apalagi terpusat hanya pada sekelompok orang, maka rakyat terutama pada tingkat akar rumput (grass root) yang bakal menderita.

Pemimpin yang anti kritik dan tak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya; adalah sikap seorang diktator. Pemimpin Pemerintahan yang hanya ingin perintahnya dipatuhi dan ditaati namun tak mau mendengar saran para bawahannya; ini jelas seorang diktator.

Seorang Pemimpin yang hanya mementingkan menjaga kekuasaannya agar tetap terus berkuasa baik untuk dirinya sendiri maupun melalui anggota keluarga dan kroninya; juga ciri seorang diktator. Apalagi ditambah dengan kepentingan lainnya seperti kepentingan politis dan sumber daya dan usaha di bidang ekonomi; yang seperti ini bukan saja dapat cap sebagai diktator tapi sekaligus Kapitalis Birokrat atau Kabir. 

Setelah keruntuhan ideologi Komunisme dan kurang diminatinya Sosialisme oleh masyarakat dunia, Kapitalisme pun mendapat tempatnya di berbagai belahan bumi. Berbagai sumber daya baik manusia maupun alam dengan berbagai potensi ekonominya; semua dikuasai oleh para Kapitalis yang mengatur dunia di semua lini tak terkecuali di pemerintahan.

Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Legislator, Senator, Kepala Daerah hingga Ketua RT sekalipun tak luput dari penguasaan dan menjadi kaki tangan para Kapitalis yang ikut menginvestasikan modal (kapital) mereka pada saat pemilihan. Sehingga tak jarang ada semacam jargon; tak perlu jadi seorang Presiden tapi kita lah yang punya Presiden, tak usah jadi Gubernur tapi Gubernur milik kita. 

Ingin menguasai apa saja di era modern ini kata kuncinya cuma satu; modal atau kapital. Ingin jadi apapun akan mudah kalau banyak modal meski tak semua bisa dilakukan namun demikian faktanya. ©Jurnalisia™