Waket DPRD Kalsel Sampaikan Pokok Pikiran Sesuai Kondisi Aktual Masyarakat

Banjarbaru,

Wakil Ketua (Waket) DPRD Propinsi Kalsel, M. Syaripuddin, SE, M.AP menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (FKP RKPD) Tahun 2024. 

Pada forum tersebut M. Syaripuddin menyampaikan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD di hadapan para peserta dari unsur Forkampimda, Pimpinan Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah, dan Ormss di wilayah Propinsi Kalsel. 

"Usulan Pokor Pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat ini kami harapkan bisa dijadikan bahan utama dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah, sehingga nantinya masyarakat dapat secara langsung merasakan kerja nyata Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan," ucap Wakil Ketua DPRD.

Selain itu menurutnya penyusunan RKPD juga harus berkesesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penganggaran belanja daerah, porsi, dan alokasi anggaran yang telah ditentukan. 

Wakil Ketua DPRD Kalsel mengharapkan agar Pemprop Kalsel dalam menyusun Rencana Kerja dan pola pembangunan daerah, turut didasarkan pada hasil riset serta mendukung optimalisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan inovasi daerah. 

"Kehadiran Badan Riset di daerah sebagai Perangkat Daerah yang telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2021; dituntut untuk menghadirkan kebaharuan dan pembaharuan, terutama sebagai orkestrator aktivitas penelitian dan pengembangan di daerah," ujarnya pula. 

Ditambahkannya, "karenanya pelibatan proses di dalamnya diharapkan menstimulasi terciptanya keterbaruan tatakelola riset dan inovasi di daerah agar menghasilkan kemanfaatan dan berdampak masif bagi kemaslahatan masyarakat secara luas di Propinsi Kalimantan Selatan."

M. Syaripuddin menekankan agar rencana pembangunan ke depan mengarah kepada aspek pembangunan yang berkelanjutan baik terhadap masyarakat masa kini dan masyarakat di masa depan, khususnya bagi masyarakat perdesaan. 

"Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat juga masyarakat desa, maka hal ini  penting untuk menjadi salah satu topik yang dibahas tentang bagaimana hilirisasi desa yang memiliki potensi besar dalam mendukung kemajuan Negara," tutupnya. ©Jurnalisia

Sumber : DPRD Kalsel