Proses Rekruitmen Anggota KPID Kalsel, Komisi I DPRD Kalsel Dituding Tak Transparan

Tidak transparan.

Itulah poin utama dari penolakan Kelompok 7 Calon Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Kalsel terhadap hasil proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Propinsi Kalsel.

Simak juga ini, klik judulnya.
Hadiri Raker KONI Kotabaru, Ketua DPRD Pertanyakan Prestasi Atlet.

Penolakan tersebut mereka sampaikan melalui rilis hasil konperensi pers yang disebarkan ke berbagai media.

Pada rilis tersebut Kelompok 7 meminta ke sejumlah lembaga terkait untuk melakukan penyelidikan terhadap proses fit and proper test tersebut antara lain; Badan Kehormatan Dewan, Komisi Informasi Publik Kalsel, Ombudsman dan Komnas HAM RI.

Kelompok 7 menilai tak ada kriteria penilaian yang jelas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pelaksanaan fit and proper test; pihak Komisi I DPRD Propinsi Kalsel tidak konsekuen dengan waktu dan materi yang diujikan kepada para peserta, tidak sesuai dengan pernyataan Sekretaris Komisi ada pemberataan media.

Kelompok 7 tersebut terdiri dari Fahmi Amrusyi, Guperan Sahyar, H. Ahmad Rijani, Abdul Hamid, Muhammad Syaukani, Daddy Fahmanadiem dan Marliana. (Red)