Didukung Oleh Investing.com

FGD Bahas BPJS Ketenagakerjaan di Tanah Bumbu


Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu mengadakan Forum Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di satu hotel di Batulicin, Selasa (01/10/19).

Hadir Asisten Setdakab Tanah Bumbu Bidang Pembangunan, Suhartoyo, Kasi Datun Kejari, Ahmad Riduan, SH, Kasi Intel, Fajar Nugroho, SH, Kepala Kantor Cabang BPJS Batulicin, Aris Priyo Wibowo, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Eka Safrudin dan SKPD terkait.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu yang diwakili Kasi Datun saat membuka FGD mengatakan, "dengan adanya forum group discussion ini kita dapat bersinergi tentang bagaimana dan ke depannya mengenai tenaga kerja khususnya." 

"Forum diskusi ini kita dapat saling berdiskusi memecahkan masalah dan dapat memberikan masukan penyelesaian mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan," tambah Ahmad Riduan.

Kepala Kantor Cabang BPJS Batulicin dalam sambuatannya menerangkan tujuan kegiatan ini ialah guna menyatukan persepsi dan dukungan penyelenggaraan program negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing elemen pemerintah.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14 yang berbunyi setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial diantaranya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

"Kegiatan ini untuk mengsinergikan potensi-potensi bapak ibu sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam menyukseskan program negara terkait perlindungan terhadap tenaga kerja. Terimakasih kepada bapak ibu yang telah berkenan hadir," ucap Aris Priyo Wibowo.

Sementara itu, Asisten Bidang Pembangunan Suhartoyo menyambut baik kegiatan Forum Koordinasi dan FGD Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan tersebut. Sebab menurutnya proses ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Bumbu sejalan dengan program pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, diantaranya dengan memberikan jaminan kesehatan khusus kepada tenaga kerja.

"Selaku pengguna atau pengawas dari pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan, semoga apa yang dihasilkan dari diskusi dapat bermanfaat terhadap pelaksaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu," tutur Suhartoyo.

Dirangkai dengan penyerahan Plakat dari BPJS ke Pemkab Tanah Bumbu dan Kejari Tanah Bumbu. (Alfi)
Lebih baru Lebih lama