Pada Rapat Paripurna Pendapat Wkhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kotabaru, beberapa hari lalu, dengan jelas dan tegas menyoroti masalah keuangan daerah.
Pada poin 6 pendapat Fraksi-fraksi yang dibacakan Muhammad Arif, Wakil Ketua DPRD Kotabaru mengatakan, perlu diperhatikan temuan BPK agar dapat membuktikan tatakelola keuangan daerah Kabupaten Kotabaru telah memenuhi standar aturan yang berlaku.
DPRD Kotabaru "mohon" kepada pemerintah daerah agar dapat dilaksanakan sesuai norma hukum yang berlaku. Merupakan koreksi yang harus disikapi dengan suatu keterbukaan, memberikan penjelasan secara komprehensif tentang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut.
Nahhh... apakah sekarang tatakelola keuangan daerah tidak sesuai norma hukum yang berlaku ? Satu pertanyaan besar bagi masyarakat Kotabaru.
Sorotan publik tentang adanya kekosongan Kas dan narasi tentang keterlambatan pembayaran tunjangan dokter dan lain-lain perlu disikapi dengan serius dengan penguatan sistem tatakelola keuangan yang baik.
Pertanyaan yang timbul tatakelola keuangan saat ini apakah sudah kuat atau memang tidak berdaya ?
Pada poin 10 disampaikan temuan BPK RI sejalan dengan hal tersebut upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah harus terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga di masa akan datang segala hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang terjadi pada tahun 2018 dapat diminimalisir.
Wowww kembali kita dikejutkan dengan poin ini, ternyata tahun 2018 banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.
Sekaranga kita melihat jelas banyaknya kebobrokan yang terjadi di birokrasi kita (Red, Pemkab Kotabaru) saat ini. Perlu ekstra pengawasan super ketat agar tidak terulang lagi serta harus ada tindakan hukum agar membuat efek jera. (DBG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.