[Editorial] Berhentinya Ferry Penyeberangan ke Pulau Sebuku, KMP Bamega Jaya ?

Kasian.
Itulah kata yang tepat bagi warga Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru. Mereka yang menempati pulau tersendiri terpisah dari ibukota kabupaten Kotabaru yang berada di daratan Pulau Laut itu, sangatlah kesulitan pada sarana transportasi yang berimbas pada perputaran roda ekonomi.

Selama ini warga Pulau Sebuku mengandalkan sarana transportasi laut berupa kelotok balapan, speedboat maupun kapal kecil untuk bisa terus berhubungan dengan pusat kabupaten yang selain pusat pemerintahan juga pusat perekonomian.

Sekian lama warga mendambakan adanya kapal ferry penyeberangan untuk memudahkan mereka bisa pulang pergi ke pusat kabupaten dengan standard keamanan terjamin dan biaya lebih murah, namun agaknya dambaan itu hanyalah seperti seseorang mencicipi makanan; terasa namun belum menyantapnya.

Beberapa hari terakhir kapal ferry penyeberangan dari daratan Pulau Laut ke daratan Pulau Sebuku dan sebaliknya berhenti tanpa sebab-sebab yang jelas. Warga disana pun bertanya-tanya kenapa armada milik PT Benua Raya Khatulistiwa (BRK), yang konon pemiliknya adalah Bupati Kotabaru, Said Jafar itu menghentikan pelayanannya.

Sementara itu armada kapal ferry penyeberangan KMP Bamega Jaya yang adalah bantuan dari Pemerintah Pusat diperuntukkan melayani warga disana malah digunakan untuk melayani penyeberangan dari Pelabuhan Batulicin ke Tanjung Serdang dan sebaliknya.

Ada apa gerangan ?

Media ini mendapat informasi kalau KMP Bamega Jaya tersebut tarifnya belum disepakati oleh para pihak berwenang. Dan juga yang perlu mendapat perhatian bukan cuma KMP Bamega Jaya yang salah pelayanan tersebut tapi juga dermaga yang untuk sandar kapal itu di Desa Teluk Gosong terkesan mubazir karena belum pernah dipergunakan. Baik KMP Bamega Jaya dan dermaga di Teluk Gosong adalah fasilitas yang dibeli dan dibangun dari duit rakyat yang seharusnya dapat berguna untuk keperluan rakyat yang wajib disegerakan bagaimanapun rumitnya birokrasi pelayanan wajib diutamakan.

Hanya soal kapal penyeberangan dan dermaga, satu paket yang dirasakan sulit sekali menyelesaikannya, apa karena banyak kepentingan disana ? Entahlah, kepentingan apapun jelas ada termasuk kepentingan ekonomi dan politis. Bisa saja keberadaan KMP Bamega Jaya dan Dermaganya dianggap saingan oleh operator penyeberangan yang lain sehingga berbagai alasan dicari agar fasilitas pemerintah tersebut tak beroperasi. Kepentingan politis pun kemungkinan bisa mengingat pelaksanaan Pilkada Kotabaru 2020 dalam hitungan bulan.

Fasilitas yang terkait dengan kepentingan dan pelayanan orang banyak sangat mudah untuk dijadikan sarana dan kendaraan politik untuk menarik simpati masyarakat untuk meraih kedudukan maupun mempertahankan kedudukan yang terasa masih nyaman.

Yang jelas terkait berhentinya pelayanan kapal ferry penyeberangan ke Pulau Sebuku media ini belum dapat keterangan dari pihak terkait diantaranya Dinas Perhubungan yang paling tidak tahu dan mengerti akan hal itu. Sayangnya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru yang baru dilantik kemarin belum bisa dihubungi dan dimintai keterangan, sabar saja dulu. (Red)