Seperti dinas-dinas lainnya, Dinas Kesehatan Kotabaru juga tidak luput dari sorotan DPRD Kotabaru.
Dalam penjelasannya DPRD Kotabaru mengatakan Dinas Kesehatan Kotabaru ada kenaikan pendapatan akan tetapi kenapa terjadi keterlambatan pada pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, hal ini menurut pendapat fraksi-fraksi di DPRD Kotabaru menunjukkan ketidakseriusan pemerintah daerah pada pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan pemenuhan hak.
Hal ini dijelaskan di poin 16 pada pendapat fraksi-fraksi DPRD atas proses pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018.
Menurut pendapat fraksi-fraksi seharusnya dalam pelaksanaan di lapangan tenaga medis menjadi prioritas untuk menjamin pelayanan maksimal kepada masyarakat, selain itu belum ada penjelasan terkait kenapa tidak terlaksananya program pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin yang sudah teranggarkan ini menambah catatan buruk akan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selanjutnya.
Begitu juga dengan pelaksanaan program BPJS, pendapat fraksi-fraksi meminta agar segera dimaksimalkan agar masyarakat tidak terhambat dalam pelayanan kesehatan.
Seperti yang pernah dirilis di media ini Kabupaten Kotabaru secara jumlah penduduk hanya 52 persen yang terdaftar menjadi peserta BPJS, sedangkan rangking se Kalsel Kotabaru menduduki urutan ke 11 dari 13 Kabupaten/Kota. (DBG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.