[Infokus] Menelisik Proyek Pokran di Kotabaru

Dilema atau suatu ketakutan atau bisa juga suatu kesepakatan. Itulah sekelumit mukadimah bila kita berbicara tentang pokok pikiran.

DPRD tidak boleh mengatur pengerjaan proyek infrastruktur apalagi dibagi-bagikan kepada koleganya. Hanya pemerintahlah yang boleh melaksanakan proyek.

Seperti yang dilansir Media Indonesia dengan judul DPRD Desak Pengusutan Proyek Pokir (Pokok Pikiran) pada 13 Maret 2019, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Nurhasim, mengatakan anggota DPRD tidak boleh menyimpang dari fungsinya selaku anggota dewan yakni melaksanakan fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi. Praktik Pokir atau Pokran adalah proyek yang ditentukan anggota dewan tapi dilaksanakan sepenuhnya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Nah, bila kita membaca dan menelaah tugas dan fungsi anggota dewan jelas sudah, bukan bermain proyek apalagi bagi-bagi proyek Pokir karena hal itu jelas melanggar UU.

Sebagai warga jangan takut bila menemukan anggota dewan yang bermain proyek Pokir bisa melaporkan ke KPK yang pasti harus disertai alat bukti.

Pokok pikiran itu adalah bentuk kerja anggota dewan dalam menerima aspirasi dari masyarakat dengan nomenklatur yang lain yakni "penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara)".

Berkembang sekarang Pokir atau pokok pikiran adalah milik anggota dewan sehingga mereka yang mengatur siapa yang bisa mengerjakan.
SKPD hanya manggut mungkin karena takut anggaran bakalan tidak diketuk bila tidak manut. Bebas leluasa bermain bersama kolega dan rekan kerja mengatur dan membagi rata.

Semoga hal ini tidak terjadi di Kotabaru, dan bila itu memang terjadi.. heemmm kita harus berani buka suara bukan cuma bicara "menggerunum" di balik meja. Berani itu memang penuh duka tetapi harus kita buka biar tugas dan fungsi mereka terjaga, DPRD adalah gedung harapan kita untuk bisa menjaga amanah dan aspirasi kita bukan tempat bekerja mencari kekayaan semata hingga lupa dengan tugas dan fungsinya. (dbg)