Ini bukan berita dan bukan rahasia secara umum, tapi di kalangan tertentu bukanlah rahasia terutama di kalangan pengusaha yang mengharapkan pekerjaan proyek dari anggaran pemerintah.
Tiap sehabis diketoknya anggaran belanja daerah, urusan proyek dipastikan jadi perbincangan hangat di kalangan para pengusaha apakah diantara mereka dapat atau tidak dapat proyek terutama yang kategori Penunjukkan Langsung (PL) yang nilainya dibawah Rp 200 juta sehingga tak melalui proses lelang.
PL ini jadi incaran para pengusaha bermodal seadanya bahkan tak jarang cuma modal loby saja ke oknum di pemerintahan alias 'orang dalam' dengan sistem bagi rejeki asalkan bisa dapat.
Namun tak jarang yang kecewa dan kecele karena PL justru jatuh ke tangan para 'orang dekat' si oknum karena balas jasa, kaitan kekerabatan atau keluarga dan sebagainya.
Isu bagi-bagi PL di lingkup pemerintahan oleh para Oknum bukanlah isu baru tapi sudah seperti menu lontong dan nasi kuning setiap pagi. Kalau ada yang membantah isu tersebut itu hanyalah cara untuk membela diri yang apologis untuk menepisnya dengan mengatakan itu hoax saja.
Para aparat penegakan hukum pun tak mustahil tak tahu hanya saja tak jarang bersikap ewuh pakewuh terhadap masalah itu dikarenakan merasa tak nyaman terhadap para pejabat penentu (decision maker), sehingga bersikap seolah tak tahu saja asalkan berlangsung aman.
Media pun tak jarang bersikap apatis karena dianggap bukan sasaran tembak yang bagus untuk diulas apalagi dipublikasikan.
Nah, PL memang tetap dan selalu jadi primadona usai anggaran belanja pemerintah diketok, dan berlangsung senyap terkecuali bisa muncul ke permukaan tatkala pembayaran bermasalah atau terlambat apalagi tak sesuai nilai. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.