'Kamirawaan' Pemilu 2019



Perhelatan panggung kompetisi Pemilu 2019 terlihat lebih "menggoda".
Ini terlihat secara nyata dan riil di masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Kotabaru. Mulai ramainya "pantun bersahut" antar pendukung Papres dan Cawapres yang bahkan sampai berujung masuk ke ranah hukum.

Eskalasi politik yang terasa cukup panas ini berimbas pada kegamangan pemilih dalam menentukan pilihan "hatinya". Kegamangan pemilih inilah yang ramai diperebutkan kedua kubu. Masing-masing kubu mengklaim memiliki suara mereka (padahal suara mereka belum diberikan).

Hingar bingar kampanye Capres dan Cawapres juga menenggelamkan euforia kampanye para Caleg. Seakan perebutan kursi DPRD Kabupaten tenggelam akibat badai Pilpres yang pelaksanaannya serentak se Indonesia.

Komisi Pemilu, Bawas Pemilu dan Polri dalam perhelatan politik 2019 ini harus menyiapkan tenaga ekstra. Banyaknya peristiwa berita-berita hoax yang pada tahun 2019 ini bagai jamur di musim hujan tak pelak harus mendapat perhatian khusus agar stabilitas keamanan tetap terjaga dan terkendali.
Komisi Pemilu Daerah Kabupaten Kotabaru mencoba memberikan pembelajaran dan sosialisasi tatacara pelaksanaan Pemilu 2019 dengan berbagai cara, diantaranya mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya adalah dengan menyajikan acara konser musik dengan menghadirkan satu DJ (Disc Jockey) yang identik dengan musik para pengguna Narkoba, Pemadat dan Pemabuk.

Efektif atau tidak , ada atau tidak ada relevansi itu terserah masyarakat menilainya.
Beberapa warga hanya mengatakan hingga kini mereka masih ada yang kurang paham dengan tatacara pencoblosan. Sebagian warga lain mengatakan yang penting bisa "happy" dengan sajian DJ yang cukup atraktif meski menurut mereka tidak ada pesan yang tersampaikan oleh kegiatan ini.

Konser ini lebih sebagai pengumpul massa namun pesan dari kegiatan sangat minim. Tapi tidak apalah selagi masih ada dana untuk itu. Namun sayang pihak penyelenggara perhelatan politik di Indonesia ini terlihat kurang memberdayakan kinerja Jurnalis sebagai alat penyampaian pesan ke masyarakat mungkin karena kurangnya anggaran.
Kontras memang di sela keluhan kurangnya dana untuk sosialisasi, pihak penyelenggara Pemilu kurang kreatif dalam memberikan pembelajaran dan sosialisasi di masyarakat. Jika hanya sosialisasi di hotel-hotel hampir bisa dipastikan pesan tidak akan pernah sampai ke masyarakat. (dbg)
Lebih baru Lebih lama