Seperti yang sudah diprediksi banyak warga terutama para netizen di media sosial, pemilihan Wakil Bupati Tanah Bumbu Sisa Masa Bakti 2016-2021, akan dimenangkan oleh Calon Non Partisan, H. Ready Kambo, Sm.Hk.
Pada pemilihan secara voting; one man one vote hari ini, Rabu (06/02/19), di DPRD Tanah Bumbu, H. Ready Kambo, Sm.Hk mengungguli Calon Wabup dari Kader PDIP, Yuyu Endah, ST dengan perolehan suara 26 berbanding 8 dengan total suara keseluruhan 34.
Pencalonan H. Ready Kambo, Sm.Hk yang bukan warga Tanah Bumbu ini sempat mendapat kritik dari seorang Anggota Panitia Penuntut terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu, H. Hasudungan yang merupakan Kader dan Politisi dari Partai Golkar.
Lewat akun Whatsapp H. Hasudungan (H. Suburban) mengatakan yang paling pas jadi Wakil Bupati Tanah Bumbu itu orang yang menjadikan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu penuntut terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu daripada orang yang tidak tahu tentang Tanah Bumbu.
Ditambahkannya, "H. Hasudungan pasti bisa, kita orang partai, organisasi, LSM, asli penuntu Tanah Bumbu warga asli Tanah Bumbu. Kalau kader PDIP hanya pelengkap daripada orang yang tidak tahu tentang Tanah Bumbu lebih baik orang yang punya jasa di Tanah Bumbu ini."
Kritikan serupa juga datang dari seorang penggiat LSM di Satui, Agus Rismalian Noor yang mengatakan, sebagai warga Tanah Bumbu kita ingin memiliki pemimpun yang merupakan figur asli setempat, sehingga diharapkan mampu memahami segala persoalan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, bukan figur titipan dari luar daerah.
Dari 35 Anggota DPRD Tanah Bumbu yang melakukan voting, 1 orang tak ikut memberikan suaranya karena tak berada di tempat, adalah H. Surianto dari PAN. (Red)
Siapapun wakilx asal sesuai konstitusi yg penting beliau bisa bekerjasama dan satu tujuan dg Bpk Bupati yaitu membangun tanah bumbu yg lebih maju, berkeadilan, mampu mensejahterakan rakyatx dan bijaksana akan pengelolaan alam, aku pikir oke2 saja.
BalasHapusHarapannya pasti harusnya seperti itu, namun jika kita berpikir untuk tanah bumbu, kesejahteraan,hal yang lebih luas atau indonesia pada umumnya,tentu hal kompetensi menjadi acuannya, memang selama tidak melanggar peraturan perundang undangan hal itu adalah suatu keabsahan suatu keputusan, saya yakin banyak sekali ditanah bumbu masyararakatnya yang mampu, namun kita juga berfikir faktor kemauan, dan kesempatan, belum lagi sistem yang berlaku dalam pemilihan khususnya dilegislatif, mungkin kedepannya transparansi yang berhububgan dgn sebuah jabatan penting harus dipublikasikan, kecuali ini adalah sebuah tugas lanjutan yang otomatis pejabat selanjutnya berdasarkan posisi dan ketentuan yg menjadi acuan, semoga ini bisa menambah motivasi kita sebagai warga tanah bumbu agar bisa berbuat lebih baik lagi, agar bisa menjadi kepala rumah tangga dirumah kita sendir. Buat kami bangga sebagai warga tanah bumbu.
BalasHapus