Mengenaskan.
Inilah satu kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi kas daerah Pemkab Kotabaru saat ini.
Nasib 4.000 ASN Kabupaten Kotabaru mengeluh belum mendapatkan tunjangan.
Kekosongan kas daerah ini bukan saja membuat ribuan Pegawai Negeri Sipil mengeluh tetapi juga menimpa ratusan Kepala Desa yang hingga kini belum menerima tunjangan operasional penghasilan tetap mereka dan Perangkat Desa selama 3 bulan.
Ini merupakan kejadian kas kosong yang kedua kalinya setelah beberapa bulan lalu ribut kas kosong hingga gaji ke 13 Pegawai Negeri Sipil tertunda.
Begitu juga dengan pembayaran proyek yang sudah selesai tidak bisa terealisasi sehingga pihak kontraktor harus merelakan kepala mereka sesakit-sakitnya.
Begitu juga dengan pembayaran proyek yang sudah selesai tidak bisa terealisasi sehingga pihak kontraktor harus merelakan kepala mereka sesakit-sakitnya.
Pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Pemkab Kotabaru adalah kenapa hal ini bisa terjadi dua kali dalam kurun waktu setahun ?
Apakah ada yang salah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah atau memang kekurangan orang yang ahli dalam menata keuangan daerah ?
Lagi pertanyaan besar bagaimana kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hingga Kabupten yang kaya sumber daya alam ini sampai mengalami kekosongan kas (?)
Lalu bagaimana juga dengan pihak DPRD dalam fungsi pengawasannya. Jangan sampai ada sikap pura -pura terkejut dengan kondisi kas kosong ini (?)
Jangan sampai daerah ini kalau tidak mau disebut hampir mengalami kebangkrutan seharusnya belajar dari pengalaman kas kosong episode pertama.
Sungguh satu realita pemerintahan yang terlihat kurang profesional dalam menata keuangan daerahnya.
Sungguh satu realita pemerintahan yang terlihat kurang profesional dalam menata keuangan daerahnya.
Keluhan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan perangkatnya, serta para kontraktor wajar karena itu merupakan hak mereka yang seharusnya diterima tepat waktu.
Akan menjadi sangat malu daerah bila hal ini (kas kosong) terus berlanjut seperti sinetron di televisi; Kas Kosong membawa sengsara.
Kekosongan keuangan daerah ini harus segera diatasi biar tidak menambah permasalahan lagi. Penempatan pejabat yang profesional dan memahami tata kelola keuangan merupakan syarat mutlak agar kejadian seperti ini tidak terus menerus menjadi satu permasalahan di lingkungan pemerintahan daerah (Pemkab Kotabaru). Karena kejadian seperti ini akan berimbas kepada hal-hal yang lebih besar.
Permasalahan kas kosong ini mungkin juga akan menjadi tolak ukur tingkat kepercayaan kontraktor untuk bergerak membangun daerah ini.
Mari membangun dengan pantas dan tuntas namun jangan sampai kas menjadi "bungkas". (dbg)
Tags
infokus
