[INFOKUS] Pembangunan Penyaji Harapan, Bisa Saja 'Diwaluhi'

Optimisme yang dibangun tentang pembangunan megaproyek Siring Laut selesai tepat waktu terbukti sudah.

Optimisme yang mengatakan pembangunan selesai tepat waktu harus menambah waktu pelaksanaan. Memang tidak salah dengan penambahan waktu karena sudah diatur oleh peraturan. 

Molornya pelaksanaan pembangunan mungkin menjadi satu diantara penyebab terlambatnya penyelesaian pembangunan.

Seringnya kunjungan tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Kotabaru ke lokasi pembangunan mungkin adalah satu diantara tugas pengawasan. Namun banyak warga berasumsi itu adalah bentuk adanya permasalahan di megaproyek itu, dan ini suatu pertanyaan yang wajar dari masyarakat yang ingin daerahnya maju dan roda pembangunan berjalan sewajarnya. 

Kita berharap agar masyarakat jangan sampai "diwaluhi" dengan suguhan-suguhan harapan. Semua ingin pembangunan berjalan sewajarnya.

Karena pembangunan megaproyek yang notabene menggunakan uang rakyat, sudah seharusnya rakyat pun menginginkan pembangunan berjalan baik dan benar. Jangan pernah ada dusta diantara kita. 

Dan semua berharap pembangunan perluasan Siring Laut ini membawa manfaat bukan cuma semacam satu pengakuan. Karena masih banyak pembangunan skala prioritas untuk masyarakat masih belum terlaksana dengan tepat.

Begitu juga dengan rasa optimisme warga terhadap kinerja wakil-wakil mereka di gedung parlemen. 

Banyak permasalahan masyarakat yang nasibnya masih terkatung-katung. Masyarakat sesungguhnya berharap besar akan kemampuan wakil-wakil mereka bisa mengakomodir permasalahan yang mereka hadapi. Tentang harga TBS sawit yang hingga kini masih menjadi momok petani, tentang permasalah upah pekerja, tentang sengketa lahan, semua berharap wakil-wakil mereka bisa memperjuangkan bukan cuma berhenti sampai menerima aspirasi dan menyampaikan ke eksekutif tanpa pengawalan hingga tuntas semua permasalahannya. 

Kita ingin tontonan yang menyejukkan, tontonan kebanggaan atas keberhasilan pembangunan, bukan hanya tontonan penyaji harapan.

Permasalahan perseteruan 2 desa nelayan juga seharusnya menjadi contoh ada yang salah dalam birokrasi kita. Jangan hanya bisa menyalahkan para nelayan atas kejadian tersebut, namun sudah seharusnya mencari akar dari permasalahan agar kejadian tersebut tidak terulang dan terjadi lagi.
Jangan sampai kebijakan melanggar aturan yang ada sehingga akan berakibat rakyat menjadi korban. 

Melirik dari ini semua wajar bila ada elemen masyarakat yang berpikir kurang responsif terhadap pembangunan yang sedang berlangsung. Mata media pun banyak tertuju pada keberhasilan dan kebermanfaatan suatu pembangunan, kinerja pemerintah; eksekutif dan legislatif agar visi dan misi pemerintah bisa terlaksana. (dbg)

Baca juga : Lupa Lupa Ingat