Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Supiansyah, ZA, SE, MH bersama Tim Banggar DPRD Tanah Bumbu disertai pula oleh beberapa SOPD, juga Sekretaris dan staf DPRD, menyampaikan beberapa usulan Program Prioritas Pemkab Tanah Bumbu ke Kantor Bappenas Pusat, pada Selasa (16/05/17) lalu.
Rombongan Tanah Bumbu tersebut diterima oleh Dirjen Otonomi Daerah, Soetiarso Poetro, mereka menyampaikan tindaklanjut usulan Program Prioritas Daerah terkait Dana DAK Reguler dan Penugasan Tahun Anggaran 2018 agar bisa dimasukan ke dalam program Perencanaan Bappenas, hingga Kabupetan Tanah Bumbu bisa berkembang, yang mana masih sangat memerlukan pembangunan di segala bidang.
Dirjen Otda Soetiarso Poetro mengatakan usulan tersebut akan ditindaklanjuti, hanya saja tidak secepat yang diharapkan karena semua memerlukan proses, namun yang jelas DAK Tahun 2018 akan lebih banyak dari Tahun 2017.
Usulan yang disampaikan antara lain; DAK Reguler sebanyak 23 usulan untuk air minum senilai Rp 38.4 milyar, jalan sebanyak 21 usulan senilai Rp 208.205 milyar, kelautan dan perikanan 7 usulan senilai Rp 10.299 milyar, kesehatan dan KB 28 usulan senilai Rp 173.496 milyar, pariwisata 3 usulan senilai Rp 45.904 milyar, pasar 2 usulan Rp 51.93 milyar, pendidikan 20 usulan Rp 193.26 milyar, pertanian 11 usulan Rp 26.218 milyar, perkim 3 usulan Rp 40.08 milyar, sanitasi 4 usulan Rp 6.3 milyar, total Rp 794.022 milyar.
Kemudian untuk DAK Penugasan; irigasi sebanyak 17 usulan senilai Rp 68.643 milyar, jalan dan jembatan sebanyak 3 usulan senilai Rp 396.556 milyar, total Rp 465.199 milyar.
Usulan-usulan tersebut berdasar pada indikator target sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018, yakni; pertumbuhan ekonomi 42 persen, luas lahan pertanian yang beririgasi 12.490 hektar, persentase RT berakses air bersih 77.05 persen, cakupan lingkungan sehat yang didukung prasarana 40 persen, indeks kepuasan masyarakat 79.5, desa dengan pelaporan keuangan baik 83.3, angka rata-rata lama sekolah 7.85 tahun, usia harapan hidup 69.37 tahun, indeks pemberdayaan gender 88.77 indeks, kota layak anak 1, PMKS yang terlayani 48.88 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 6.58 persen. (Red)
Tags
Pemerintahan

