[INFOKUS] Pemerintah Bukan (Seperti) Perusahaan

Oleh : Imi Surya Putra

Pemimpin Redaksi Jurnalisia

Bagaimana jadinya jika memimpin pemerintahan disamakan dengan layaknya memimpin perusahaan ?

Pemerintahan, meski asal katanya adalah perintah, nyatanya pada praktiknya adalah suatu lembaga yang melakukan dan memberikan pelayanan kepada objek yang diperintahnya, yakni warga, masyarakat, rakyat.

Sedangkan perusahaan, asal katanya saja usaha, maka identik dengan urusan usaha; berhitung untung rugi, profitable, menjalankan prinsip-prinsip ekonomi; dengan modal (kapital) yang sekecil-kecil untuk meraup untung (laba) sebesar-besarnya.

Nah, apa jadinya jika seorang Kepala Pemerintahan, Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi layaknya pada suatu perusahaan ?

Maka sudah dapat dipastikan pemerintahan tersebut berserta segala perangkatnya tak bisa diharapkan memberikan pelayanan terkecuali dengan memungut bayaran, kasarnya antara lembaga pemerintahan dengan warganya berlaku hukum jual beli (transaksi) saling menguntungkan.

Sedangkan pada prinsip dasarnya suatu pemerintahan itu tidak saja berfungsi memberikan pelayanan layaknya seorang pelayan kepada sang majikan, juga memberikan perlindungan dan pengayoman tanpa pandang strata.

Pemerintahan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang terbentuk atas legitimasi mayoritas; selaku pemegang kontrak kepercayaan (mandat) dari orang banyak (massa) untuk melaksanakan segala keperluan si pemberi mandat.

Pemerintahan di suatu negara/negeri merdeka tentu tak sama dengan Penjajah (Kolonial) yang membebani orang yang diperintahnya dengan segala macam pungutan, dan mengambil keuntungan semata tanpa memikirkan perbaikan apapun terkecuali untuk semata kepentingan Penjajah, contohnya VOC (Kompeni) yang kemudian dilanjutkan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda.

Warga, masyarakat atau rakyat bukanlah para pekerja pada pemerintahan. Mereka justru sebagai penyokong dan penyumbang dari penghasilan mereka untuk menanggung seluruh pembiayaan yang diakibatkan oleh kegiatan pemerintahan, yang mana disini pun termasuk pendanaan untuk melaksanakan pembangunan sebagai bentuk dari pelayanan.

Jadi suatu pemerintahan itu bukanlah seperti perusahaan yang dimodali oleh warga, masyarakat atau rakyat yang kemudian memproduksi barang atau berupa jasa, kemudian dijual kembali kepada yang memberi modal.

Apapun latar belakang seorang Kepala Pemerintahan atau Kepala Daerah, dia bukanlah seorang Direktur atau Manajer, tapi harus sebagai seorang Kepala Pelayan.