Jurnalisia-Kotabaru,
Dengan alasan media tabloid dan koran mingguan kurang efektif dan tidak bisa mengakomodir pemberitaan di masyarakat luas, Pemkab Kotabaru menolak bekerjasama dengan para pelaku media tersebut.
Diutarakan oleh Kasubbag Pemberitaan Humas Pemkab Kotabaru, Febrianta Sitepu saat dikonfirmasi sejauh mana hubungan kemitraan antara pelaku media dengan Pemkab Kotabaru. Diungkapkannya, Bagian Humas Pemkab Kotabaru telah berkali-kali mengajukan kenaikan anggaran untuk kepentingan Humas, namun oleh DPRD Kotabaru ditolak dan bahkan dipangkas.
"Kita sudah berkali-kali mengajukan anggaran tersebut, bahkan dengan berbagai argumen untuk menguatkannya, namun oleh pihak DPRD Kotabaru ditolak dan pangkas," sebut Febrianta.
Menurut Febrianta lagi, selama 6 tahun anggaran Humas Pemkab Kotabaru tak pernah naik padahal sudah didukung dengan berbagai argumen, tapi tetap saja tidak disetujui DPRD Kotabaru.
"Sebelumnya kita mendapatkan Anggaran sebesar Rp 1,9 Milyar, tapi pada Tahun ini malah dipangkas menjadi Rp 1,4 Milyar saja, padahal pengajuan kita sebesar Rp 2.5 Milyar," ungkapnya.
Selain terkendala dengan pemangkasan anggaran oleh DPRD Kotabaru, pengajuan penambahan anggaran tersebut juga terganjal dengan adanya Pagu Indikatif Bappeda yang sifatnya berupa Perbup.
"Sementara ini Humas Pemkab Kotabaru hanya bisa bekerjasama dengan 6 media harian, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti pihak kita bisa mengakomodir semua media yang bergelut di Kabupaten Kotabaru ini," pungkas Febrianta.
Sementara Sekdakab Kotabaru, H. Suriansyah ketika dimintai keterangan di ruangannya, Selasa (4/2/14), menilai media tabloid dan koran mingguan kurang efektif dan efesensinya tidak memenuhi kebutuhan informasi Kabupaten Kotabaru di masyarakat banyak.
"Pemkab Kotabaru hanya bekerjasama dengan beberapa media harian, karena beritanya bisa mengena di masyarakat Kotabaru. Selain itu lagi, berita di media harian lebih banyak memuat berita lokal daerah, tidak seperti di tabloid dan koran mingguan yang halamannya dipenuhi berita luar daerah. Namun diluar dari konteks tersebut, semua kebijakan ada di tangan Bupati Kotabaru selaku pimpinan daerah," sebut H. Suriansyah.
Ketua Forum Komunitas Wartawan Saijaan Kotabaru, Rifa'i menyebutkan dengan adanya kebijakan Pemkab Kotabaru yang cuma mengayomi media harian saja, membuat suatu jurang pemisah antara media tabloid, koran mingguan dengan media harian.
Rifa'i mengakui, memang ada sebagian media tabloid dan koran mingguan yang tidak terlalu eksis, namun Pemkab Kotabaru seharusnya sedikit respon dengan pelaku media tabloid dan mingguan. Masalah efektif atau tidaknya, berita di media tabloid dan koran mingguan tersebut adalah masyarakat itu sendiri yang menilainya.
Rifa'i menyayangkan sikap Pemkab Kotabaru yang kurang respon dan kurang mengayomi pelaku media tabloid dan koran mingguan, terlebih lagi dengan adanya pilih-pilih yang hanya mengutamakan pada media harian saja hingga dikhawatirkan akan menciptakan jurang pemisah dan kesenjangan sosial sesama pelaku media di lapangan.
Ketua DPRD Kotabaru, H. Alpidri Supian Noor, ST, MAP melalui telepon seluler menuding Pemkab Kotabaru ingin cuci tangan. Selama ini berapapun anggaran yang diajukan oleh Bagian Humas Pemkab Kotabaru tak pernah ditolak atau dipangkas, hanya saja mereka terkadang mengajukan estimasi anggaran terlalu tinggi.
"Selama ini kita tak pernah menolak berapapun anggaran yang diajukan mereka, apalagi memangkas. Jadi bila Pemkab Kotabaru menyalahkan pihak DPRD Kotabaru, berarti mereka hanya ingin cuci tangan saja," sebut H. Alpidri Supian Noor. (IZ)
Dengan alasan media tabloid dan koran mingguan kurang efektif dan tidak bisa mengakomodir pemberitaan di masyarakat luas, Pemkab Kotabaru menolak bekerjasama dengan para pelaku media tersebut.
Diutarakan oleh Kasubbag Pemberitaan Humas Pemkab Kotabaru, Febrianta Sitepu saat dikonfirmasi sejauh mana hubungan kemitraan antara pelaku media dengan Pemkab Kotabaru. Diungkapkannya, Bagian Humas Pemkab Kotabaru telah berkali-kali mengajukan kenaikan anggaran untuk kepentingan Humas, namun oleh DPRD Kotabaru ditolak dan bahkan dipangkas.
"Kita sudah berkali-kali mengajukan anggaran tersebut, bahkan dengan berbagai argumen untuk menguatkannya, namun oleh pihak DPRD Kotabaru ditolak dan pangkas," sebut Febrianta.
Menurut Febrianta lagi, selama 6 tahun anggaran Humas Pemkab Kotabaru tak pernah naik padahal sudah didukung dengan berbagai argumen, tapi tetap saja tidak disetujui DPRD Kotabaru.
"Sebelumnya kita mendapatkan Anggaran sebesar Rp 1,9 Milyar, tapi pada Tahun ini malah dipangkas menjadi Rp 1,4 Milyar saja, padahal pengajuan kita sebesar Rp 2.5 Milyar," ungkapnya.
Selain terkendala dengan pemangkasan anggaran oleh DPRD Kotabaru, pengajuan penambahan anggaran tersebut juga terganjal dengan adanya Pagu Indikatif Bappeda yang sifatnya berupa Perbup.
"Sementara ini Humas Pemkab Kotabaru hanya bisa bekerjasama dengan 6 media harian, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti pihak kita bisa mengakomodir semua media yang bergelut di Kabupaten Kotabaru ini," pungkas Febrianta.
Sementara Sekdakab Kotabaru, H. Suriansyah ketika dimintai keterangan di ruangannya, Selasa (4/2/14), menilai media tabloid dan koran mingguan kurang efektif dan efesensinya tidak memenuhi kebutuhan informasi Kabupaten Kotabaru di masyarakat banyak.
"Pemkab Kotabaru hanya bekerjasama dengan beberapa media harian, karena beritanya bisa mengena di masyarakat Kotabaru. Selain itu lagi, berita di media harian lebih banyak memuat berita lokal daerah, tidak seperti di tabloid dan koran mingguan yang halamannya dipenuhi berita luar daerah. Namun diluar dari konteks tersebut, semua kebijakan ada di tangan Bupati Kotabaru selaku pimpinan daerah," sebut H. Suriansyah.
Ketua Forum Komunitas Wartawan Saijaan Kotabaru, Rifa'i menyebutkan dengan adanya kebijakan Pemkab Kotabaru yang cuma mengayomi media harian saja, membuat suatu jurang pemisah antara media tabloid, koran mingguan dengan media harian.
Rifa'i mengakui, memang ada sebagian media tabloid dan koran mingguan yang tidak terlalu eksis, namun Pemkab Kotabaru seharusnya sedikit respon dengan pelaku media tabloid dan mingguan. Masalah efektif atau tidaknya, berita di media tabloid dan koran mingguan tersebut adalah masyarakat itu sendiri yang menilainya.
Rifa'i menyayangkan sikap Pemkab Kotabaru yang kurang respon dan kurang mengayomi pelaku media tabloid dan koran mingguan, terlebih lagi dengan adanya pilih-pilih yang hanya mengutamakan pada media harian saja hingga dikhawatirkan akan menciptakan jurang pemisah dan kesenjangan sosial sesama pelaku media di lapangan.
Ketua DPRD Kotabaru, H. Alpidri Supian Noor, ST, MAP melalui telepon seluler menuding Pemkab Kotabaru ingin cuci tangan. Selama ini berapapun anggaran yang diajukan oleh Bagian Humas Pemkab Kotabaru tak pernah ditolak atau dipangkas, hanya saja mereka terkadang mengajukan estimasi anggaran terlalu tinggi.
"Selama ini kita tak pernah menolak berapapun anggaran yang diajukan mereka, apalagi memangkas. Jadi bila Pemkab Kotabaru menyalahkan pihak DPRD Kotabaru, berarti mereka hanya ingin cuci tangan saja," sebut H. Alpidri Supian Noor. (IZ)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.