Setidaknya terdapat 2 lokasi yang menjadi
fokus perhatian Pemkab Tanah Bumbu karena sering menjadi tempat praktik
prostitusi. Lokasi tersebut antara lain terkenal dengan sebutan Kapis di Desa Batu Ampar
Kecamatan Simpang Empat, dan Palpalan
yang terletak di Desa Satui Timur Kecamatan Satui.
Setidaknya sudah sekitar
300 orang lebih Pekerja Seks Komersial (PSK) yang telah dipulangkan ke
daerahnya masing-masing sejak sebelum bulan puasa lalu.
“Ternyata, masih ada saja yang kembali ke
sini (Tanah Bumbu, Red) untuk beroperasi atau praktik prostitusi,” kata Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Kasatpol PP dan Linmas) Tanah Bumbu,
Helambang, di Batulicin, Kamis (23/7/15) lalu.
Pihak Satpol PP dan Linmas menemukan 3 PSK yang berpraktik di wilayah Kecamatan Satui.
Mereka 1 orang warga lokal, 1 orang dari Banjarmasin, dan 1 orang dari Pulau Jawa. Ketiganya pun diamankan di
kantor Satpol PP untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Diamankannya 3
PSK tersebut menurut Herlambang, merupakan tindakan nyata Pemkab dalam memberantas praktik Prostitusi, dan tidak akan segan-segan
memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2007 tentang Ketentraman,
Ketertiban, dan Kebersihan (K3) terhadap para PSK.
“Sanksi hukumanya kurungan selama 6
bulan dan denda sebesar Rp.50 juta,” kata Herlambang.
Ia mengimbau kepada
para PSK yang sudah dipulangkan ke daerahnya agar tidak lagi melakukan
praktik prostitusi.
Tindakan tegas Satpol-PP dalam memberantas
PSK ini mendapat dukungan penuh dari Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming dengan diterbitkanya Surat Keputusan (SK)
Bupati Nomor: 277 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Praktik Prostitusi.
“Satpol PP saat ini harus ekstra ketat
menjaga dan memantau 2 lokasi tersebut. Supaya para PSK yang sudah
dipulangkan ke daerahnya masing-masing tidak kembali lagi untuk melayani
pelanggan di daerah tersebut,” tegas Bupati (Relhum/Adv)
Tags:
Advertorial
